Hilirisasi pertanian diusulkan sebagai penopang ekonomi Kaltim pasca-migas dan batu bara. Potensinya besar, tetapi kebunnya masih kecil, tua, dan belum tertata.

Di atas kertas, ketimpangannya mencolok. Dari sekitar 1,67 juta hektare kebun di Kaltim, kelapa sawit menguasai 90,96 persen. Aren, pohon penghasil nira untuk gula, hanya mengisi 0,06 persen atau sekitar 1.072 hektare, menurut Statistik Perkebunan Kaltim 2024. Kelapa dalam 1,14 persen, sementara kakao 0,47 persen.

Namun, pada Selasa (29/9/2026) malam, tiga komoditas kecil itu justru dibicarakan sebagai calon "mesin pertumbuhan baru" bagi perekonomian Kaltim. Ide tersebut mengemuka dalam diskusi terbuka antara Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Mulawarman bersama Ketua Umum KTNA Nasional M Yadi Sofyan Noor.

Dalam diskusi tersebut, sekretaris Dewan Penasehat Pengurus Pusat IKA Unmul sekaligus dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untag Samarinda Rusmadi memaparkan satu gagasan: hilirisasi industri pertanian aren, kelapa, dan kakao berbasis kawasan dan ekonomi kerakyatan. Rusmadi menegaskan gagasan ini penting bagi Kaltim. 

Ketergantungan yang Terus Membayangi Kaltim

Alasan gagasan ini bertolak dari kerentanan struktur ekonomi Kaltim. Dalam pemaparannya, Rusmadi menyebut migas dan batu bara masih menyumbang sekitar 60–70 persen produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltim.

Sektor lain berbagi sisanya, sekitar 30–40 persen.

Risikonya ia rinci dalam empat hal. Pertama, harga komoditas yang berfluktuasi. Kedua, penerimaan fiskal dari dana bagi hasil yang tidak stabil. Ketiga, cadangan yang menurun, dan terakhir tekanan transisi energi global.

Ia menghubungkan risiko itu dengan pengalaman fiskal Kaltim saat ini. Ketika transfer ke daerah (TKD) turun, katanya, Kaltim terdampak serius karena pendapatan asli daerah ikut merosot. APBD Kaltim 2025 yang mencapai Rp 21,74 triliun, akibat TKD turun, APBD 2026 hanya Rp 15,15 triliun. 2027, proyeksi APBD Kaltim turun lagi, hanya berkisar Rp 12,1 triliun.

"Kita butuh industri baru setelah migas dan batu bara. Industri baru untuk masa depan Kaltim,” kata Rusmadi.

Rusmadi mengingatkan bahwa Kaltim pernah menempuh jalan serupa. Sekitar 2009–2010, daerah ini memulai ide hilirisasi migas dan batu bara yang melahirkan Kawasan Industri Maloy, kini berstatus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan dukungan pusat lewat Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014. Kali ini, menurut Rusmadi, hilirisasi perlu digeser ke sektor pertanian.

Angka yang Belum Sejalan dengan Target

Sejumlah indikator menurut Rusmadi menunjukkan jarak antara target dan capaian. Pertumbuhan ekonomi Kaltim tercatat 4,35 persen pada 2025. Target berada di rentang 6,17–6,40 persen untuk tahun yang sama. Target itu terus naik hingga 8,6–8,75 persen pada 2030.

Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB tercatat 20,17 persen pada triwulan II 2025. Target 2029 berada di kisaran 21,39–24,52 persen. Tingkat kemiskinan 5,17 persen pada Maret 2025, dengan target 2029 sebesar 2,37–3,37 persen.

Menurut Rusmadi, hilirisasi pertanian selaras dengan visi "Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas" yang memuat hilirisasi industri pertanian, ekonomi kerakyatan, dan ekonomi hijau sebagai program unggulan.

Tiga Komoditas Pertanian Potensial di Kaltim

Komoditas pertama: Aren. Komoditas ini memiliki nilai jual tinggi tetapi basis kebun yang sangat kecil di Kaltim. Gula aren olahan di pasar lokal Kaltim dijual Rp60.000–Rp100.000 per kilogram. Di pasar ekspor, harganya US$10–15 per kilogram. Tujuan ekspornya antara lain Korea Selatan, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Eropa, didorong permintaan produk sehat dan organik. Luas aren Kaltim saat ini hanya sekitar 1,7 persen luas aren nasional, 1.072 dari 61.924 hektare aren nasional.

Menurut Rusmadi, pasokan aren nasional juga belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, sementara peluang ekspornya terbuka lebar.

Sentranya di Kaltim sudah terpetakan. Di Kecamatan Kenohan, Kutai Kartanegara, gula aren bermerek Guleku dari Desa Tuana Tuha telah memperoleh Indikasi Geografis "Gula Aren Kenohan". Di Teluk Pandan, Kutai Timur, terdapat varietas unggul nasional aren genjah Kutim yang ditetapkan lewat SK Menteri Pertanian 2011. Di Manoor Bulatn, Kutai Barat, aren tumbuh alami di lahan sekitar 278 hektare.

Komoditas kedua: Kelapa dalam. Komoditas ini di Kaltim mencakup 18.953 hektare kebun dengan produksi 9.822 ton pada 2024. Sentra terbesarnya berada di Kutai Kartanegara (7.026 hektare), disusul Penajam Paser Utara dan Berau. Produk turunannya beragam, dari Virgin Coconut Oil (VCO), cocopeat, dan cocofiber hingga arang tempurung. Namun, menurut Rusmadi, sebagian besar masih dijual sebagai bahan mentah.

Terakhir, komoditas kakao. Ini yang paling menonjol dari sisi pasar. Harga kakao nasional menembus Rp72.907 per kilogram untuk biji non-fermentasi dan Rp84.770 untuk yang difermentasi pada 2024, tertinggi dalam data yang ia paparkan. Nilai ekspor kakao nasional pada tahun yang sama mencapai US$2,62 miliar. Di Kaltim, CV Berau Cacao di Sambaliung, Berau, disebut telah mengekspor biji kakao fermentasi ke Prancis dan Jerman.

Namun, produktivitas kebun rakyat masih rendah. Dengan 1.030 ton dari sekitar 2.556 hektare tanaman menghasilkan, rata-rata hasilnya sekitar 0,4 ton per hektare. Sebagai pembanding, kelapa sawit mencapai 17 ton per hektare pada tanaman menghasilkan.

Kebun Tua, Kelembagaan Lemah, Kewenangan Terbatas

Persoalan terbesar, menurut Rusmadi, ada di hulu. Aren di Kaltim tumbuh liar, tua, dan tinggi. Tenaga penderes terbatas, sementara pembibitan aren membutuhkan 4–7 tahun. Sementara kelapa dalam dan kakao belum memakai benih unggul bersertifikat, dan peremajaan tertunda. Kakao juga diserang penggerek buah kakao (PBK) dan penyakit VSD.

Di hilir, industri masih tradisional dan pasarnya terbatas di tingkat lokal. Standardisasi mutu, kemasan, dan legalitas produk belum merata. Untuk menembus pasar ekspor, kakao dan aren membutuhkan sertifikasi seperti organik, Fair Trade, dan Rainforest Alliance.

Pada level kelembagaan, kelompok tani belum tertata, kemitraan dengan offtaker belum berjalan, dan akses pembiayaan lemah. Infrastruktur logistik dari sentra produksi pun masih terbatas.

Ada pula kendala regulasi. Rusmadi menyebut APBD provinsi hanya boleh dipakai untuk pengawasan dan tidak boleh untuk penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Kewenangan pemerintah provinsi di sektor ini, menurutnya, terbatas.

Kepada Kaltimtoday.co, ia menambahkan bahwa persoalan bibit dan sumber daya manusia adalah yang paling serius. Sementara faktor kelembagaan menjadi penentu bila basis pengembangannya ekonomi kerakyatan.

“Persoalan kelembagaan menjadi faktor serius yang harus ditangani segera,” katanya.

Di sisi lain, dukungan dari pusat punya potensi dan nilai yang besar. Rusmadi menyebut tiga program prioritas Presiden Prabowo saat ini, yakni 300.000 hektare pohon aren, 5 juta kelapa, dan 175.000 hektare peremajaan. Ia juga melihat potensi dukungan swasta dan dana tanggung jawab sosial perusahaan alias CSR.

Usulkan Sembilan Langkah

Rusmadi tidak langsung menyebut hilirisasi pertanian yang disampaikan dalam diskusi PP IKA Unmul tersebut layak. Langkah pertama yang ia rekomendasikan adalah riset kelayakan agroekologi dan finansial. Setelah itu ia menyodorkan agenda lain. 

Dimulai dari pemetaan sebaran tanaman dan pembibitan aren genjah Kutim. Kedua, demplot dengan pengelolaan intensif di calon sentra. Ketiga, kajian klasterisasi kebun dan sentra industri terpadu. Keempat, peremajaan dan penanaman varietas unggul adaptif.

Berikutnya, proyek percontohan bioetanol aren untuk energi lokal. Lalu, penguatan kelembagaan, kemitraan, dan akses pembiayaan. Selanjutnya, bantuan alat pengolahan nira bagi perkebunan aren yang sudah ada. Terakhir, penyusunan peta jalan hilirisasi aren, kelapa dalam, dan kakao.

Alumni Unmul Diminta "Mengambil Peran" di Hilirisasi Pertanian

Ketua KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) Nasional, M Yadi Sofyan Noor, yang hadir dalam diskusi, menekankan peran alumni Unmul. "Kita harus mengambil peran dalam pembangunan di Kaltim," ujarnya.

Alumnus Pertanian Unmul angkatan 1986 ini mengusulkan pembentukan tim kerja untuk menganalisis langkah yang tepat dan mengajak alumni memanfaatkan keberadaan perusahaan di Kaltim untuk membantu petani dan nelayan.

Sofyan juga menawarkan kolaborasi dengan jaringan KTNA, yang menurutnya memiliki cabang hingga tingkat bawah dan program kaderisasi anak muda. Untuk aren, ia menilai Kaltim memang "habitatnya". Menurutnya, yang perlu dibenahi adalah pengembangan dan pengelolaannya, dari pendidikan hingga produksi. Ia menyebut koordinasi dengan dinas terkait semestinya tidak sulit.

Dari Curah Gagasan ke Kebijakan

Belum jelas ke mana diskusi ini bermuara. Ditanya apakah PP IKA Unmul akan menyampaikan policy brief kepada Pemprov Kaltim, Rusmadi menyerahkannya kepada Pengurus Pusat IKA Unmul untuk mengolah curah gagasan menjadi kertas kerja bagi pemerintah maupun Unmul.

"Saya serahkan kepada Pengurus Pusat IKA Unmul untuk kemudian mengolah curah gagasan ini menjadi sebuah kertas kebijakan kerja baik bagi pemerintah provinsi maupun ke Unmul," ujarnya.

Rusmadi sendiri mengakui bahwa kelayakannya belum teruji. Seperti tertulis dalam rekomendasi pertamanya, riset untuk memastikan industri ini layak secara budidaya dan finansial masih diperlukan. Dengan luas aren 1.072 hektare, kakao dengan produktivitas 0,4 ton per hektare, dan kelapa yang sebagian besar menua, ketiga komoditas ini baru punya modal awal, belum mesin yang siap menggantikan batu bara. (*)