Kaltimtoday.co - Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Pembentukan BPGMN bertujuan untuk memperkuat perlindungan, pemulihan ekosistem gambut dan mangrove, serta meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap berulang saat musim kemarau ekstrem.

Dalam menjalankan tugasnya, BPGMN mengemban tiga mandat utama, yakni:

1. Perlindungan Ekosistem

Melakukan pencegahan dini kerusakan gambut dan mangrove berbasis data serta pemantauan lapangan yang terencana.

2. Pemulihan Kawasan Rusak

Merestorasi kawasan yang pernah terbakar secara bertahap berbasis pemetaan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

3. Pengembangan Nilai Ekonomi Berkelanjutan

Mendorong pemanfaatan ekonomi bagi 41 juta masyarakat sekitar kawasan melalui komoditas berkelanjutan seperti sagu, kopi, dan hortikultura tanpa merusak fungsi lingkungan.

Satyawan menegaskan, arahan Presiden Prabowo menekankan pencegahan karhutla agar tidak mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat.

“Arahan Pak Presiden, kami diharapkan bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrem seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan dan kesehatan masyarakat,” ujar Satyawan.

Pemanfaatan Teknologi AI dan Pemantauan Air Gambut

Guna mendukung operasional di lapangan, BPGMN berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mendeteksi hotspot dan potensi kekeringan secara presisi.

Wakil Kepala BPGMN, Mayjen TNI Sriyanto, menambahkan bahwa pemantauan tinggi muka air gambut menjadi indikator vital. Apabila permukaan air gambut menyusut di bawah 40 cm, tindakan intervensi pembasahan dan rekayasa cuaca akan segera dilakukan.

Selain itu, BPGMN menempatkan enam provinsi sebagai wilayah prioritas penanganan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Penanganan di tingkat tapak juga diperkuat lewat optimalisasi Satgas darat, pompa air portabel, hingga pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA).

[RWT]