Kaltimtoday.co - Irjen Pol Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH oleh sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal. Meski demikian, Ahrie menyatakan banding atas putusan tersebut.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan Ahrie Sonta dijatuhi dua jenis sanksi, yakni sanksi etika dan sanksi administratif. Dalam putusan tersebut, perbuatan Ahrie dinyatakan sebagai perbuatan tercela, sedangkan sanksi administratifnya berupa PTDH.

Atas putusan sidang etik tersebut, Ahrie Sonta menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Isir menjelaskan,permohonan tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh komisi tingkat banding.

"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," kata Irjen Pol Isir di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Isir menjelaskan sidang KEPP terhadap Ahrie dipimpin Komjen Pol Rudi Darmoko dengan Wakil Ketua Irjen Pol Roma Hutajulu, serta melibatkan tiga anggota komisi yakni Irjen Pol Zulkarnaen, Irjen Jayadi, dan Irjen Rahmat Setiadi. Sidang etik tersebut berlangsung selama lebih dari 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB.

Ahrie Sonta diproses dalam perkara dugaan pelanggaran ketika menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia diduga menyalahgunakan kewenangan berupa akses terhadap teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Isir menegaskan bahwa Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota yang menyalahgunakan kewenangan dalam menjalankan tugas.

"Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota," tegas Isir. 

[RWT]