Kaltimtoday.co, Berau - Banyaknya pekerjaan rumah (PR) oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan program kerja lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian serius oleh lembaga legislatif.

Hal tersebut menurut, Anggota Komisi III DPRD Berau, Rahman tidak terlepas dari fungsi legislatif dalam hal pengawasan dan penyetujuan anggaran. Oleh karena itu, arah kebijakan harus sesuai dengan acuan dasar dalam perumusan visi dan misi daerah.

"Pada periode kedua ini, Bu Sri Juniarsih harus lebih berkomitmen kepada program yang mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota hingga perkampungan," katanya.

Menurutnya, setelah memperhatikan rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), maka, arah kebijakan selanjutnya lebih kepada pertumbuhan ekonomi dan tantangan pembangunan daerah pada masa mendatang.

Seperti halnya peningkatan layanan publik. Terutama yang harus lebih diperhatikan seperti pendidikan, kesehatan dan menggerakkan sektor pariwisata sebagai penopang lain pendapatan daerah.

"Sehingga pemerintah daerah harus memastikan semua satuan perangkat kerja daerah, dapat memaksimalkan anggaran untuk mendukung program kerja dapat tercapai dengan baik," tambahnya. 

Tak hanya itu, menurutnya, koordinasi yang masif dari tingkat provinsi hingga kementerian juga harus menjadi perhatian. Termasuk kepada instansi lintas sektor lainnya.

"Kami juga berharap agar pemkab dalam menjalankan programnya tetap rendah hati serta jangan sungkan untuk selalu meminta masukan-masukan kepada masyarakat, tokoh dan lembaga masyarakat serta akademisi," pesannya.

Menurut Rahman, pendapat dan masukan itu dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah, agar kesuksesan pembangunan pembangunan bisa terkawal dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan secara optimal.

[MGN | ADV DPRD BERAU]