Kaltimtoday.co, Berau - Sejumlah program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terancam tertunda akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026. Dampaknya, APBD Berau mengalami penurunan signifikan dari Rp5,6 triliun menjadi sekitar Rp2,6 triliun. 

Kondisi ini membuat Bupati Berau Sri Juniarsih harus harus memutar otak mencari jalan keluar.  

Menurut Sri, penurunan APBD berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah. Karena itu, Pemkab Berau perlu berpikir cermat dan efisien dalam mengelola anggaran yang ada.

"Tentu ini menjadi tantangan kita di daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, apalagi kondisi APBD yang terbatas demikian, dampaknya juga akan luas," katanya.

Dari total Rp2,6 triliun yang tersedia, Sri merinci sekitar Rp1,3 triliun akan dialokasikan untuk belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji bagi sekitar 8.000 Aparatur Sipil Negara (ASN). Artinya, sisa anggaran sekitar Rp1,3 triliun digunakan untuk kegiatan pembangunan.

Di antara program yang diakui akan berdampak antara lain, pembangunan Rumah Layak Huni (RLH). Padahal, program ini merupakan salah satu dari prioritas pembangunan kepala daerah.

Salah satu program yang berpotensi terdampak adalah pembangunan Rumah Layak Huni (RLH), yang selama ini menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Berau. Meski demikian, Sri tetap optimistis program tersebut tetap dapat dilaksanakan.

“Ini program prioritas yang bisa saja terdampak, tapi seharusnya tetap bisa berjalan sebab merupakan program dari kementerian juga," tandasnya.

Orang nomor satu di Bumi Batiwakkal itu tetap percaya diri, pembangunan masih bisa dijalankan. Sebab, selain anggaran daerah, terdapat pula penganggaran dari pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim.

"Penyusutan TKD bukan alasan agar pembangunan tidak berjalan, tetapi kita harus tetap bisa merealisasikannya meski sedikit terhambat karena anggaran yang terbatas tadi," tandasnya.

[MGN | ADV PEMKAB BERAU]