Kaltimtoday.co, Samarinda - Sudah sejak lama, Pemprov Kaltim berencana untuk memaksimalkan investasi dari sektor pariwisata. Hal tersebut untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan batu bara dan migas. 

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin minta pemprov bisa tentukan skala prioritas jika ingin serius untuk memaksimalkan transformasi sektor ini. Sebab, wacana itu sudah sejak lama digaungkan. 

"Ya kami menyepakati itu. Cuma, good will-nya ini. Sekarang (good will) itu mungkin memang sudah terlihat ya. Sudah ada dukungan untuk sektor pariwisata itu," ujar Salehuddin. 

Menurutnya, agar transformasi sektor ini bisa lebih berjalan maksimal, tinggal bagaimana keberpihakan Pemprov Kaltim untuk mendorong hal tersebut. Jika pariwisata memang benar-benar diprioritaskan, maka persentase anggaran untuk pariwisata bisa ditetapkan di dalam APBD. 

"Tetapkan saja di dalam APBD itu persentasenya. Kan pariwisata itu bukan hanya di satu daerah, ada juga daerah-daerah lain yang potensial untuk ekowisata," tegasnya. 

Menurutnya, Kaltim dengan segudang potensi wisata tentu sangat menjanjikan. Maka, dia menyarankan pula kepada Pemprov Kaltim agar bisa menentukan skala prioritas. 

"Kalau sektor pariwisata dan pertambangan itu jadi setara, rasanya belum memungkinkan. Apalagi dana bagi hasil (DBH) Kaltim kan juga bergantung dari sana (tambang dan migas)," sambungnya. 

Dia juga menyebut, hampir 60-70 persen produk domestik regional bruto (PDRB) di tiap kabupaten dan kota di Kaltim masih banyak yang datang dari sektor pertambangan. Jika ingin fokus mendulang realisasi investasi dari sektor pariwisata, Salehuddin meminta agar aksi tersebut bisa dimaksimalkan dari sekarang. 

"Kami sangat mendorong sekali. Termasuk amenitas, tempat, kemudian beberapa potensi. Kan seperti pembentukan Pokdarwisnya juga tidak terlalu masif," jelasnya lagi. 

Politisi dari Fraksi Golkar ini juga menegaskan agar Pemprov Kaltim bisa memaksimalkan kebijakan anggaran hingga kebijakan prioritas di tiap bidang. Mengingat pariwisata tak bisa berdiri sendiri. 

"Jadi harus ada kolaborasi dan kerja sama dari dinas-dinas terkait. Misalnya Dinas PUPR-PERA Kaltim terlibat dalam sarana prasarana jalan, Dishub tangani lajur laut dan lain-lain. Bahkan Disdikbud juga untuk menyediakan pendidikan pariwisata," tandasnya.

[RWT]