Kaltimtoday.co, Tengarong - Guna mengkaji implementasi Undang- Undang No 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, DPRD Kukar melakukan studi banding.

Salah satu studi banding yang pernah dilakukan ialah berkunjung ke Balikpapan pada Selasa, (20/10/2020) lalu.

Saat itu, perwakilan DPRD Kukar diterima langsung oleh Kasubag Protokol dan Humas DPRD Balikpapan Yosef Gunawan.

Yosef menjelaskan, kunjungan DPRD Kukar mempertanyakan, apakah Balikpapan sudah memiliki regulasi tentang hal itu,  terkait dengan warga mana yang masuk dalam gakin dan juga warga yang belum dapat bantuan pusat.

“Alasan Balikpapan tempat melakukan perbandingan undang-undang,karena Balikpapan dianggap maju dan sukses pembangunannya," jelasnya

 

View this post on Instagram

 

Kepala BNPB Doni Monardo mengungkapkan, berdasarkan hasil survei yang baru saja dilakukan, ditemukan masih ada sebanyak 14 persen warga Kaltim yang mengklaim tidak mungkin tertular Covid-19 atau tidak percaya Covid-19. Hasil survei itu diungkapkan Doni Monardo kepada Gubernur Kaltim Isran Noor saat melakukan kunjungan kerja di Balikpapan, Senin (9/11/2020). #balikpapan #samarinda #bontang #kaltim #covid19

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Nov 9, 2020 at 1:58am PST

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Baharuddin mengatakan, terkait kunjungan yang dilakukan pihaknya ke DPRD Balikpapan. Memiliki dua item yang coba digali. Pertama, implementasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2015 tentang penyelenggaraan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.  Berkaitan dengan hal tesebut, pihaknya  ingin mencoba mendalami bagaimana implementasi yang ada di Balikpapan.

Menurutnya,  dalam peraturan tersebut,  pengimplementasiannya di Balikpapan terlebih dahulu melakukan  pendataan yang dilakukan oleh RT. Kemudian berkerjasama dengan kelurahan untuk merealisasi masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan. Seperti BPJS, bantuan pendidikan, dan bentuk bantuan lainnya

"Jadi itu yang kami coba gali ya itulah kita coba bandingkan ini kalau di Kukar ya kurang lebih. Namanya bantuan kepada masyarakat tentu harus melakukan pendataan yang betul-betul menyangkut masalah masyarakat yang mana yang memerlukan bantuan baik BPJS pendidikan dan lain sebagainya." jelas Baharuddin

[TUR | NON | ADV DPD KUKAR]