Kaltimtoday.co, Samarinda - Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti meminta Pemkot arah pembangunan pengentasan masalah sosial dan kesehatan masyarakat harus diprioritaskan dalam postur APBD 2022 mendatang.

Dia menilai, masalah sosial, kesehatan dan pendidikan menjadi kewajiban utama Pemkot untuk menyelesaikan minimal mengurangi masalah tersebut.

"Sekarang ini masih Covid-19, tentu masalah pendidikan, sosial dan ekonomi pasti berimbas juga ke masyarakat. Jadi pemerintah harus fokus menanggulangi," ungkap Puji.

Misalkan, dikatakan Puji, bahwa masalah kesehatan selain penanganan Covid-19, layanan kartu BPJS, KIS dan JKN tetap jadi prioritas.

"Karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat perlu diperhatiakan oleh pemerintah," ujarnya.

Menurutnya, Samarinda belum mencapai program pemerintah tentang Universal health Coverage (UHC). Disebabkan persentase peserta jaminan kesehatan masyatakat masih rendah sekitar 69 persen.

"Kalau mencapaian target harus mencapai 98 persen sehingga penerima bantuan iuran (PBI) dapat direalisasikan," ujar Puji.

Selain itu, dana BOS untuk pendidikan diharapkan puji tetap berjalan di APBD 2022.

"Insentif guru pun harus diperhatikan," sebutnya.

Begitupun, masalah kemisikinan akibat terdampak Covid-19, kurangnya lapangan kerja, dan pengangguran harus diperhatikan pemerintah.

"Anak jalanan juga perlu perhatian khusus oleh pemerintah. Karena data terakhir tercatat Samarinda memiliki Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mencapai 20-30 jiwa," sebutnya.

Dari sekian masalah ini, diharapkan Puji, agar Pemkot Samarinda tidak hanya memprioritaskan pembangunan fisik saja. Melainkan pembangunan non fisikpun harus diprioritaskan.

"Ini masalah kita semua, perlu dicari solusi bersama menyelesaikan persoalan kemanusiaan ini," tutup Puji.

[SDH | TOS ADV DPRD SAMARINDA]