Kaltimtoday.co, Sangatta - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi problematika klasik bagi Pemerintah Kutai Timur (Kutim). Pemkab harus berusaha mencari formula untuk itu, agar tidak bergantung pada dana transfer pusat.

Salah satunya, menurut Faizal Rachman, dengan cara mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor pajak. Juru bicara fraksi PDIP itu menyarankan agar Pemerintah dapat memperluas pengelolaan sektor pajak yang merupakan tulang punggung pembangunan daerah.

“Penetapan target pajak dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dimasing-masing wilayah dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi sampai dengan pertengahan 2020,” kata Faizal, Selasa (6/7/2021).

Sedangkan Fraksi Demokrat lewat juru bicaranya Yulianus Palangiran mengkritisi tak adanya inovasi dalam menggali sumber pendapatan baru.

"Jadi harus ditingkatkan lagi dengan menggali potensi yang belum pernah tersentuh,” ujar Yulianus.

Sementara Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Sayid Anjas memandang, jika distribusi APBD ke berbagai bidang masih lemah. Sehingga masih banyak sektor yang tidak tergarap. Sehingga terkesan pembangunan tidak merata.

“Porsi belanja modal yang berbau kepentingan publik juga masih kurang. Sehingga masih perlu evaluasi lagi nantinya,” katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan Fitriyani, dari Fraksi PPP DPRD Kutim. Sebagai akselerator pembangunan, APBD harusnya bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan wajib harusnya bisa dikurangi, terutama untuk belanja pegawai. Menitikberatkan kepada infrastruktur dasar yang menyentuh kebutuhan masyarakat justru yang terpenting.

“Dengan begitu APBD bisa dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok desa,” urai Fitriyani.

Namun, semua itu tak bisa pula berjalan jika masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tak menentu saat pandemi seperti ini membuat proyeksi angka APBD berubah sewaktu-waktu.

"Kami berharap dengan digodoknya Perda bisa meningkatkan PAD secara signifikan," tutupnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]