Kaltimtoday.co, Samarinda - Fraksi Golkar DPRD Samarinda mengingatkan Andi Harun-Rusmadi agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran APBD Perubahan 2021.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Yusran saat menyampaikan pandangan terakhir terhadap pengesahan APBD Perubahan 2021.

Penyampaian tersebut saat DPRD Samarinda dengan Pemkot menggelar rapat paripurna di Ruang Utama Paripurna pada Rabu 22 September 2021.

Yusran sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa, Pemkot Samarinda dalam merealisasikan penggunaan anggaran harus maksimal, baik terhadap APBD Perubahan 2021 bahkan anggaran murni pada 2022 mendatang.

"Kami mengingatkan agar Pemkot serius kelola anggaran supaya tidak terjadi SILPA yang signifikan," ucap Yusran.

Begitupun penggunaan anggaran baik murni maupun perubahan 2021, disebutkan Yusran, agar Pemkot Samarinda menggunakan dalam pembelanjaan anggaran serius untuk menangani Covid-19 dan dampaknya.

"Anggaran yang telah tersedia agar dikelola secara maksimal," ujarnya.

Dampak Covid-19 terbilang sangat meluas berbagai sektor, hal itu membuat Fraksi Golkar berharap kepada Pemkot Samarinda untuk menuntaskan masalah masyarakat baik sektor kesehatan, ekonomi, sosial dan pendidikan.

Dengan disahkan APBD Perubahan 2021, dikatakan Yusran, bahwa Fraksi Golkar DPRD Samarinda berharap, agar Andi Harun-Rusmadi mengelolah anggaran bersifat transparan dan tepat sasaran.

"Masalah ketenagakerjaan pun harus menjadi perhatian serius oleh Pemkot Samarinda," tegasnya.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda tersebut menyarankan kepada Pemkot Samarinda harus memiliki program pembangunan yang strategis, inovatif, kreatif, dan visioner.

"Bahkan dibutuhkan ketegasan dan kelugasan dalam menangani persoalan yang ada,"

Hal itu sangat diperlukan, karena kata Yusran, berkaitan dengan persoalan pembangunan yang harus dituntaskan, misalkan normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) upaya penanggulangan banjir.

"Kami mengingatkan agar normalisasi SKM segera ditindaklanjuti mulai dari Jembatan Kehewanan sampai Jembatan 1," jelasnya.

Selain itu juga, Fraksi Golkar DPRD Samarinda meminta agar penerapan protokol (prokes) di sejumlah sekolah yang menggelar PTM agar diperhatikan keselamatan peserta didik.

Terakhir, Fraksi Golkar DPRD Samarinda memandang perlu penindakan dan penertiban parkir liar yang sampai saat ini belum tuntas, karena mengganggu ketertiban umum masyarakat.

Berbagai saran tersebut, Yusran menyebutkan, agar Pemkot Samarinda dapat mempertimbangkan masukan dari Fraksi Golkar untuk merealisasikan penggunaan APBD Perubahan 2021 yang telah disahkan bersama.

[SDH | TOS | ADV DPRD SAMARINDA]