Kaltimtoday.co, Samarinda - Pengamat Hukum Tata Negara, Herdiansyah Hamzah, menilai tindakan ajudan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud terhadap massa aksi mencerminkan sikap kepemimpinan gubernur dalam menyikapi perbedaan pendapat.

Herdiansyah yang akrab disapa Castro mengatakan, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai tindakan individu ajudan. 

Menurutnya, sikap Rudy dalam merespons kritik dan aksi demonstrasi juga perlu menjadi perhatian.
Ia menilai, selama ini Rudy cenderung tidak terbuka terhadap perbedaan pandangan. Bahkan, menurut Castro, sejumlah pengunjuk rasa dan awak media kerap mengalami perlakuan yang dinilainya tidak pantas.

“Kalau kemudian ajudan itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas pula, saya kira itu mencerminkan bagaimana wakil dan karakter gubernurnya,” ujar Castro.

Menurut dia, tindakan ajudan terhadap massa aksi perlu dilihat dalam konteks bagaimana pemerintah daerah memperlakukan masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Ia menekankan, perbedaan pendapat seharusnya menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang dihormati, bukan direspons dengan tindakan yang berpotensi membatasi ruang penyampaian kritik.

Castro juga menyoroti belum adanya respons berupa permintaan maaf dari gubernur atas tindakan ajudannya tersebut. Menurutnya, apabila Rudy menilai tindakan itu tidak pantas dan berada di luar kendalinya, seharusnya ia segera menyampaikan permintaan maaf sekaligus memberikan klarifikasi kepada publik.
“Kalau memang gubernur merasa bersalah, tindakan ajudannya adalah tindakan yang tidak pantas, harusnya dia buru-buru minta maaf,” katanya.

Ia menilai, respons kepala daerah terhadap persoalan tersebut penting untuk menunjukkan sikap pemerintah dalam menghormati hak masyarakat menyampaikan pendapat.

Lebih lanjut, Castro mempertanyakan apakah tindakan ajudan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Rudy Mas’ud. Menurutnya, belum adanya klarifikasi atau permintaan maaf dari gubernur memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kepala daerah mengetahui kejadian itu.

“Jangan-jangan tindakan ajudannya itu sepengetahuan gubernur,” ucapnya.

Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan dugaan yang disampaikan Castro. Ia tidak memaparkan bukti yang memastikan Rudy mengetahui tindakan ajudannya sebelum atau saat kejadian berlangsung.

Castro menegaskan, terlepas dari apakah tindakan tersebut diketahui gubernur atau tidak, kepala daerah tetap perlu memberikan respons terhadap persoalan yang menyangkut perlakuan kepada masyarakat dan awak media.

Menurutnya, pemerintah provinsi harus menjamin penghormatan terhadap pihak-pihak yang datang menyampaikan aspirasi, termasuk demonstran dan jurnalis yang menjalankan tugas peliputan.

Ia menilai, cara pemimpin merespons kritik menjadi salah satu tolok ukur dalam membangun hubungan yang sehat antara pemerintah, masyarakat, dan media.

[RWT]