TENGGARONG, Kaltimtoday.co - Kebakaran hutan dan lahan meninggalkan persoalan panjang yang berdampak langsung pada lingkungan serta kondisi kesehatan masyarakat.

Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, menilai penanganan karhutla tidak boleh berhenti saat kobaran api berhasil dipadamkan petugas di lapangan.

Ia menekankan pentingnya langkah pemulihan kawasan terbakar secara terencana, termasuk penyediaan layanan kesehatan bagi warga yang terdampak kabut asap.

"Jangan sampai setelah api padam, persoalan dianggap selesai. Lahan yang terbakar harus dipulihkan, masyarakat yang terdampak kesehatannya perlu diperhatikan, dan kawasan hutan juga harus dihijaukan kembali," kata Yani.

Yani mengapresiasi bantuan keuangan yang dikucurkan pemerintah pusat untuk mendukung penanganan karhutla di daerah.

Kendati demikian, ia menilai besaran anggaran yang dialokasikan saat ini masih belum sebanding dengan total kebutuhan pemulihan di lapangan.

Yani berharap pemerintah pusat dapat meningkatkan alokasi bantuan agar penanganan dampak kebakaran di daerah dapat berjalan optimal.

"Anggaran yang diberikan tentu membantu meringankan beban daerah. Namun, kalau ditanya apakah sudah mencukupi,tentu masih jauh dari kebutuhan. Kami berharap dukungannya bisa ditingkatkan agar penanganan di lapangan lebih maksimal," ujar Yani.

Ia turut menyoroti keterbatasan ruang fiskal Pemkab Kukar yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.

Pemerintah daerah dituntut tetap menyiagakan sumber daya anggaran di tengah keterbatasan modal untuk menanggulangi dampak Karhutla.

Oleh karena itu, Yani mendesak pemerintah pusat agar memenuhi penyaluran hak-hak keuangan daerah secara tepat waktu.

Dukungan finansial yang memadai dinilai sangat penting agar pemerintah kabupaten memiliki kapasitas yang cukup dalam menjalankan tanggung jawabnya.

"Kami berharap hak-hak daerah dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat. Dengan dukungan keuangan yang cukup,pemerintah daerah bisa lebih leluasa melaksanakan pembangunan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Yani.

[TOS | ADV DPRD KUKAR]