Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Kutai Kartanegara resmi diluncurkan. Program ini menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait transaksi non-tunai.

KKPD yang dilaunching di Hotel Mercure Samarinda, Jumat (29/11/2024) kemarin. Bagian dari mengimplementasi amanat dari PP 12/2019 yang didukung Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 77 tahun 2020 dan Permendagri nomor 79 tahun 2022. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Sukotjo menjelaskan, peluncuran KKPD ini adalah wujud komitmen Pemkab Kukar untuk menjawab kebutuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kerap terhambat oleh keterlambatan pembayaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Pak Bupati sangat berharap KKPD ini benar-benar menjadi jawaban atas keluhan UMKM yang sering terhambat karena sistem pembayaran yang delay. Dengan KKPD, pembayaran menjadi lebih cepat dan memastikan pertumbuhan UMKM lebih terjamin,” ujar Sukotjo.

KKPD dirancang untuk mempercepat proses pembayaran antara Pemkab Kukar dengan pihak kedua atau ketiga, khususnya UMKM. Selama ini, meskipun telah menggunakan SP2D online yang terintegrasi dengan sistem keuangan pemerintah daerah dan perbankan, masih ada keterlambatan dalam pencairan dana. KKPD diharapkan dapat menghilangkan hambatan tersebut dengan mekanisme transaksi non-tunai yang lebih cepat dan efisien.

“Dengan KKPD, dana langsung tersampaikan kepada penerima tanpa penundaan. Ini tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memastikan pihak yang berhak menerima pembayaran dari Pemda mendapatkan haknya tepat waktu,” jelas Sukotjo.

Selain mempercepat transaksi, KKPD juga mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap transaksi tercatat secara digital, sehingga mempermudah pengawasan dan audit.

Inovasi ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar untuk menciptakan sistem keuangan daerah yang lebih akuntabel dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“KKPD adalah terobosan untuk memastikan keuangan daerah dikelola dengan transparan, sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Kukar,” tutupnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp