SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Komisi II DPRD Samarinda menyoroti rendahnya alokasi anggaran sektor pariwisata dan masih semrawutnya sistem parkir di kota ini. Sorotan ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar bersama Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) serta Dinas Perhubungan (Dishub), Senin (10/3/2025).

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengungkapkan keprihatinannya atas porsi anggaran pariwisata yang sangat kecil dibandingkan total anggaran dinas.

“Dari Rp64 miliar total anggaran, hanya Rp4 miliar yang dialokasikan untuk pariwisata. Ini jelas tidak sebanding. Bagaimana kita bisa bicara pengembangan kalau anggarannya sangat minim?” tegas Iswandi.

Ia juga mengusulkan agar sektor pariwisata dipisahkan dari Disporapar, agar bisa memiliki dinas tersendiri. Menurutnya, pemisahan ini penting agar pengembangan pariwisata bisa lebih terfokus dan terukur.

“Kita harus evaluasi total. Kalau tidak ada perubahan signifikan, target pengembangan pariwisata Samarinda di 2025 bisa tidak tercapai,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Iswandi juga menyoroti masalah parkir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Ia mengusulkan agar Dishub segera membenahi sistem dan menyiapkan skema yang lebih tertata, termasuk opsi sistem langganan dan pemetaan ulang titik parkir potensial.

“Kita perlu kajian serius soal ini. Kalau perlu, adakan seminar yang melibatkan akademisi dan praktisi agar kita punya solusi komprehensif,” ujarnya.

[TOS | ADV DPRD SAMARINDA]