Kaltimtoday.co - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kaltim masih menuai kritikan tajam dari sejumlah pihak. 

Protes semakin berhembus kencang ketika DPR mengesahkan UU IKN pada 18 Januari silam. Bahkan, sejumlah tokoh dan kalangan masyarakat berencana mengadakan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. 

Salah satu kritikan tersebut datang dari ekonom senior, Faisal Basri. Dia mengatakan, proyek pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara terancam akan banyak yang mubazir.

Hal ini ia ungkapkan sebab akhir-akhir ini kasus korupsi di Indonesia semakin marak terjadi. Hal itu pun dia kaitkan dengan pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara.

Melansir dari Suara.com -jaringan Kaltimtoday.co, Faisal mengatakan, korupsi yang marak terjadi, dengan pembangunan IKN Nusantara yang akan membutuhkan anggaran yang besar, juga memiliki potensi korupsi yang sama tingginya.

“Di tengah kondisi korupsi yang tinggi, bangun ibu kota juga uangnya makin lebih banyak, tapi hasilnya sedikit,” ujarnya, Senin (31/1/2022).

 

Baca Juga: Disdikpora PPU Dorong Pemerintah Pusat Tambah Formasi Guru di Tengah Perkembangan IKN

Baca Juga: Dukung IKN dan Masyarakat Lokal, DKP PPU Pastikan Produk Pangan Bebas Residu

Baca Juga: Duta Lingkungan Hidup, Langkah Strategis DLH PPU Menghadapi Tantangan IKN

Baca Juga: Akmal Malik: Reklamasi Tambang Kaltim Jadi Kunci Pertanian Berbasis IKN

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Data Jadi Kunci Sukses, Kolaborasi Tingkatkan Pembangunan Peternakan Kaltim

Baca Juga: PPU Persiapkan Generasi Muda Sambut Ibu Kota Nusantara, Standar Pendidikan Ditargetkan Meningkat

Baca Juga: Calon Pemimpin yang Abaikan Keadilan Sosial dan Ekologis Tak Layak Memimpin

Baca Juga: Tersandung Kasus Izin Impor Gula, Berikut Jadwal Sidang Pertama Praperadilan Tom Lembong

Baca Juga: Aktivis Anti-Korupsi Kritik Proses Hukum Mardani Maming, Nilai Pengadilan Kurang Independen

Baca Juga: Presiden Prabowo Resmi Lantik Kepala Otorita IKN Yang Baru, Berikut Profil Lengkap Basuki Hadimuljono

Baca Juga: Prabowo: Hanya yang Berkomitmen pada Pemerintahan Bersih yang Akan Bersama Saya

Baca Juga: Otorita IKN Gandeng 7 Perusahaan Teknologi AS untuk Pengembangan Command Center Fase II di Nusantara

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Berdasarkan hal tersebut, dia menilai akan semakinbanyak proyek mubazir akibat adanya kongkalikong. Sebab perencanaan seharusnya dilakukan dengan baik dan cermat.

“Makin banyak proyek mubazir karena kongkalikong. Perencanaannya tidak baik, di-mark up dan sebagainya dan sebagainya, negara juga yang rugi,” ujar Faisal.

Selain itu, dia menyatakan bahwa proyek pembangunan jalan tol di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi merupakan yang termahal yang pernah dibangun di Indonesia.

Dia pun mengaku tak asal bicara terkait hal ini. Sebab, dirinya menggunakan metode yang ia sebut Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang mengukur rasio efisiensi investasi. Adapun hasilnya, Indonesia saat ini mendapatkan nilai 6,5 padahal sebelumnya di kisaran 4 terkait efisiensi investasi.

“Sehingga untuk menambah 1 km jalan di Indonesia, dibutuhkan suntikan modal tambahan 50 persen lebih banyak dari sebelum-sebelumnya,” katanya.

Lebih lanjut, tingginya angka ICOR tersebut tak lepas dari maraknya praktik korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di setiap proyek pembangunan tol saat ini.

“Dengan banyaknya korupsi, nepotisme, KKN menyebabkan ada kolusi tender atau penunjukan langsung, tidak ada benchmark  yang menyebabkan untuk membangun 1 km jalan tol butuh jauh lebih banyak modal,” pungkasnya.

[RWT | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.