Kaltimtoday.co, Kukar - Biaya sekolah di SMK Negeri 1 Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dikeluhkan sejumlah wali murid. Pasalnya, pihak sekolah tidak menyediakan skema pembayaran dengan dicicil untuk uang sekolah yang mencapai Rp 2 juta rupiah.

Salah seorang wali murid SMK Negeri 1 Muara Badak yang enggan disebutkan namanya menuturkan, dirinya cukup terbebani dengan dengan keputusan tersebut. Ia mengaku sangat berat membayar lunas uang sekolah Rp 2 juta tanpa dicicil. 

"Menurut saya akan sangat terbebani dan agak sulit. Terus, ini juga tidak bisa dicicil," katanya ketika ditemui Kaltimtoday.co, Senin (10/7/2022) 
 
Dengan kondisi perekonomian cukup sulit, ditambah upah dari pekerjaannya yang pas-pasan, dia mengaku sangat sulit memenuhi kebutuhan biaya yang dipatok pihak sekolah. Adapun biaya yang dibebankan pihak sekolah kepada tiap murid mencapai Rp 2 juta rupiah. Ini akan diperuntukkan untuk sejumlah item, mulai seragam sekolah, asuransi, hingga biaya perpisahan kelas 12. 

Adapun rincian pembiayaannya yakni seragam putih abu-abu Rp 295 ribu, seragam praktik Rp 325 ribu, baju pramuka Rp 295 ribu, baju olahraga Rp 175 ribu, satu pasang baju hem dan celana atau rok dipatok Rp 300 ribu.

Kemudian topi dan dasi Rp 60 ribu, kaus kaki 3 pasang Rp 90 ribu, ikat pinggang Rp 30 ribu, kartu pelajar dan asuransi Rp 80 ribu, kartu perpustakaan Rp 15 ribu, pas foto Rp 20 ribu, rapot Rp 75 ribu. Kemudian ada iuran pramuka untuk 12 bulan Rp 60 ribu, perpisahan kelas 12 Rp 30 ribu, karya ilmiah remaja Rp 50 ribu, dan kegiatan sport literasi Rp 100 ribu. 

"Pendapatan kami tidak menentu. Jadi harus kerja ekstra buat kumpulkan uang," ujarnya. 

Menurutnya biaya yang dipatok untuk berbagai seragam tersebut terlalu mahal. Dalam penentuan harga tiap item tersebut pun tidak ada dibahas atau didiskusikan antara pihak sekolah dan wali murid. Tiba-tiba wali murid diminta membayar Rp 2 juta rupiah, yang di dalamnya sudah termaktub detil harga seragam yang terlalu mahal. Menurut dia, sekolah harusnya memberikan opsi agar wali murid bisa mencari seragam di luar yang harganya lebih terjangkau. 

"Istilahnya jangan setengah paksa anak-anak belanja pakaian di situ (sekolah). Dan itu tanpa ada rapat dengan orang tua siswa, langsung aja begitu datang rincian dan jatuh tempo pembayaran," bebernya.

Pembayaran uang sekolah jatuh tempo pada Juli 2023. Pria ini tak yakin bisa memenuhi kebutuhan membayar uang sekolah sesuai jadwal. Opsi terakhir, bila tak ada keringanan dari pihak sekolah, sejumlah orang tua, sebutnya, terpaksa harus berhutang. Semua ini dilakukan agar anak-anak mereka bisa melanjutkan sekolah. 

"Rincian pembayaran dikasih bulan ini (Juli) dan jauh tempohnya dalam waktu seminggu. Ada orangtua yang putus asa hingga pinjam uang," jelasnya.

"Kami mengharapkan kepada pemerintah untuk turun tangan menangani permasalahan ini, bagaimana bisa meringankan siswa ini, karena yang pusing kan orang tua," tutupnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Panitia PPDB SMK 1 Muara Badak, Suherman mengatakan, persoalan uang sekolah ini hanya masalah komunikasi. Pembahasan terkait uang sekolah menurutnya tidak saklek, masih bisa dibahas bersama. Pun ia membantah pernyataan yang menyebutkan pihak sekolah menuntut pembayaran harus lunas dan tak bisa dicicil. 

"Soal dicicil itu masih bisa dibicarakan. Pertanyaannya, orangtua ini sudah menghadap [ke sekolah] atau belum. Tidak ada masalah tanpa solusi. Yang penting adalah komunikasi," tandasnya.

[FWN | TOS]