Kaltimtoday.co, Bontang – Salah satu politisi Partai Gerindra, Agus Haris sudah mendapat SK penetapan dirinya sebagai Wakil Ketua II DPRD Bontang Periode 2019-2024. Meski demikian, Agus Haris yang diketahui memperjuangkan Sidrap masuk Bontang akan tetap komitmen meneruskan perjuangannya.

Bahkan, hasil komunikasinya dengan Gubernur Kaltim Isran Noor, Agus mengaku, masih aktif prosesnya. Untuk sementara, Gubernur meminta pernyataan sikap warga secara individu.

“Panitia kecil yang mengurus usulan Sidrap masuk Bontang sudah membawa surat pernyataan sikap, dan sudah 90 persen,” jelas Agus Haris.

Surat pernyataan sikap yang sudah selesai, akan dibawa ke Gubernur Kaltim dan dilakukan pembahasan. Warga yang memberikan pernyataan sikap dihitung dari jumlah kepala keluarga (KK) ada sebanyak 1.400 an dari tujuh RT di wilayah Guntung yang masuk Desa Sidrap.

“Saya mau jadi anggota dewan, ataupun dapat amanah wakil ketua dewan, tetap akan memperjuangkan usulan Sidrap masuk Bontang. Kalau belum terealisasi, akan saya bawa ke Mahkamah Konstitusi (MK),” tegasnya.

Tak hanya usulan Sidrap masuk Bontang yang jadi fokus Ketua DPC Gerindra Bontang. Namun, usulan pemekaran pun, tak luput dari fokusnya. Dimana 2020 mendatang akan dibahas lagi. Sempat stagnan, karena Desember 2017 harus ada penetapan nama kecamatan dan kelurahan dalam Perda oleh KPU RI.

“Saat itu, kami masih membahas, karena berbagai pertimbangan, dan tak mampu waktunya maka di-hole dulu,” ujarnya.

Sehingga, agenda pertama di DPRD Bontang ke depan, pembahasan peraturan daerah (Perda) yang pertama yakni pemekaran kecamatan dan kelurahan. Mengingat hal itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Bontang.

[RIR | RWT | ADV]