BOGOR, Kaltimtoday.co - Sebanyak lima pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong dinonaktifkan dari jabatannya guna menjalani pemeriksaan intensif buntut temuan dugaan fasilitas mewah di dalam lapas.

Inspektur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan, Irjen Pol Rudy Setiawan, menyatakan penonaktifan dilakukan karena para pejabat tersebut diduga bertanggung jawab atas peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman RI.

Ia menegaskan pihak internal bergerak cepat melakukan pemeriksaan sebagai bagian dari upaya penegakan aturan serta menindaklanjuti instruksi langsung dari menteri.

"Untuk menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh Ombudsman RI beberapa hari yang lalu. Tentunya kami atas arahan dan perintah dari Bapak Menteri, selaku kami adalah pemeriksa internal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Beliau memerintahkan pada kami untuk kolaborasi dengan Dirjen Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti apa yang ditemukan," kata Rudy kepada wartawan, Sabtu (26/9/2026).

Selain pejabat lapas, pemeriksaan juga menyasar para warga binaan. Pihaknya telah memeriksa 52 warga binaan dan mendata 54 narapidana lainnya yang diendapkan untuk menjalani proses serupa.

Pemeriksaan juga diperluas terhadap 50 pegawai Lapas Cibinong guna mendalami serta mendalami berbagai temuan dalam kasus tersebut.

Secara rinci, lima pejabat struktural yang dicopot dari jabatannya mencakup Kepala Lapas (Kalapas) hingga Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).

"Saya sampaikan yang pertama adalah kami menonaktifkan kalapas, kemudian kepala keamanan (KPLP), kasi Binadik, kemudian kepala urusan umum yang membidangi barang-barang milik negara," ujar Rudy.

"Dan ke depannya ini kami menonaktifkan lima pejabat struktural, yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman," lanjutnya.

Tim pemeriksa internal saat ini terus meneliti berbagai barang bukti dan kondisi di dalam Lapas Cibinong menyusul temuan inspeksi Ombudsman yang kini telah mengalami penyesuaian.

[TOS]