Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan langkah integrasi Beasiswa Kukar Idaman dengan program bantuan pendidikan lain, seperti Gratispol.

Strategi ini diharapkan dapat mencegah penerimaan ganda sekaligus memastikan distribusi bantuan pendidikan lebih merata dan tepat sasaran.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten Kukar, Dendi, menjelaskan bahwa aturan tersebut merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang melarang adanya penerimaan ganda beasiswa, baik dari provinsi maupun sumber lain.

“Jadi harus memang memilih, makanya di persyaratan itu ada surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari sumber yang lain,” ucapnya belum lama ini.

Dendi memastikan, apabila surat pernyataan yang diunggah peserta sah dan valid berdasarkan hasil verifikasi, maka penerima Beasiswa Kukar Idaman tidak akan memperoleh bantuan penuh dari program lain, termasuk Gratispol.

“Kalau sesuai dengan surat pernyataan yang di-upload dan dokumen itu sah, serta dinyatakan dari hasil verifikasi validasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, integrasi data ini bertujuan agar penerima yang belum mendapatkan bantuan dari program lain bisa terakomodasi melalui Kukar Idaman.

Selain itu, langkah integrasi juga penting untuk mencegah lonjakan jumlah penerima Beasiswa Kukar Idaman, sehingga penerima bantuan dapat tersebar lebih merata dan tidak hanya terfokus pada satu program saja.

Pola integrasi serupa sebelumnya pernah diterapkan dengan Beasiswa Kaltim Tuntas. Pemkab Kukar berencana kembali menerapkan mekanisme tersebut bersamaan dengan program Gratispol yang baru diluncurkan tahun ini.

“Kalau tahun sebelumnya kami sudah integrasi dengan Kaltim Tuntas, insyaallah tahun ini kita akan jajaki, karena program Gratispol baru. Gratispol baru kita akan jajaki, apalagi untuk yang 2026 adalah Beasiswa Kukar Idaman. Mudah-mudahan itu bisa terintegrasi,” jelasnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]