Kaltimtoday.co, Samarinda - Pengelolaan bantuan keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim ke Pemkot Balikpapan tengah jadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski begitu, ihwal temuan tersebut belum bisa dibeberkan lebih lanjut oleh BPK.

“Di Balikpapan temuannya, tapi belum bisa saya publikasikan,” ujar Kepala BPK Kaltim, Dadek Nandemar kepada awak media, saat ditemui di kantornya, Rabu (25/5/2022).

Pemkot Balikpapan diketahui, mendapat jatah Bankeu Pemprov Kaltim sebesar Rp128,9 miliar. Hanya saja, hingga akhir 2021 bantuan duit tersebut tak disalurkan maksimal. Hanya  Rp83,7 miliar atau 65 persen yang bisa terserap. Sisanya, Rp45,11 miliar batal diberikan. Alasannya, tak sesuai dengan Pergub Kaltim 49/2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bankeu Pemda.

“Jadi (sebagian bankeu) tak dibayarkan,” terangnya.

Pemkot Balikpapan sendiri sebenarnya sudah mengusulkan 223 paket kegiatan lewat bankeu provinsi. Jumlah anggarannya sebesar Rp128,9 miliar. Lantaran sebagian distribusi bantuan dana tak mengalir maksimal, ada dugaan Pemkot Balikpapan menggunakan duit APBD untuk sisa proyek yang terdaftar dalam pagu bankeu provinsi.

Dadek menambahkan, sejauh ini Pemprov Kaltim belum menemukan adanya masalah terkait penyaluran bantuan keuangan. Temuan justru terjadi di Balikpapan. Pihaknya pun sudah meminta pemprov untuk menindaklanjuti temuan tersebut agar tidak berbuntut masalah.

“Kalau dari provinsi tidak ada masalah. Soal temuan belum berani saya bicara. Ada masa perbaikan selama 60 hari,” tegasnya lagi.

Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud mengatakan, pihaknya tidak mungkin berani mengambil risiko membayar pekerjaan dalam lis bankeu pemprov dengan dana APBD.

“Gak ada, APBD Balikpapan gak boleh. Kami (Pemkot Balikpapan) tidak ada membayar,” bantah Rahmad Mas’ud singkat.

[TOS]