Kaltimtoday.co, Tenggarong - Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Firnadi Ikhsan mengungkapkan, dimasa pandemi Covid-19 tempat wisata yang dikelola pemerintah jika dibuka harus dipertimbangkan dulu.

Meskipun di Kukar jumlah kasus terkonfirmasi positif sudah melandai, ditakutkan terjadi penularan gelombang kedua apalagi sempat libur panjang.

Apabila dibuka, dinas terkait harus berkoordinasi dengan tim satuan tugas (Satgas) penanganan Covid-19 untuk memastikan jika betul-betul petugas wisata melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat. Sebab kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama.

"Kembali kepada kewenangannya yakni Satgas Covid-19 Kukar paling berhak memberikan alasan kenapa buka dan tidak buka tempat wisata pemerintah," kata Firnadi saat dihubungi Kaltimtoday.co pada Kamis (20/05/2021).

Baca Juga: KPK Ungkap Kerugian Negara Rp 319 Miliar dalam Kasus Pengadaan APD Covid-19

 

Baca Juga: Positif Covid 19 Saat Kampanye, Joe Biden Diminta Mundur dari Pilpres

Baca Juga: Hasil Resmi KPU: Daftar 25 Caleg DPRD Kabupaten Bontang Terpilih Periode 2024-2029

Baca Juga: Hasil Resmi KPU: Daftar 30 Caleg DPRD Kabupaten Berau Terpilih Periode 2024-2029

View this post on Instagram

Baca Juga: Hasil Resmi KPU: Daftar 25 Caleg DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Terpilih Periode 2024-2029

Baca Juga: Hasil Resmi KPU: Daftar 30 Caleg DPRD Kabupaten Paser Terpilih Periode 2024-2029

Baca Juga: Hasil Resmi KPU: Daftar 40 Caleg DPRD Kabupaten Kutai Timur Terpilih Periode 2024-2029

Baca Juga: Hasil Resmi KPU: 25 Caleg DPRD Kabupaten Kutai Barat Terpilih Periode 2024-2029

Baca Juga: Hasil Resmi KPU: Daftar 45 Caleg DPRD Kabupaten Kukar Terpilih Periode 2024-2029

Baca Juga: KPU Umumkan 20 Caleg Terpilih DPRD Kabupaten Mahulu Periode 2024-2029, Cek Daftarnya

Baca Juga: Resmi! KPU Umumkan 45 Caleg DPRD Kota Balikpapan Terpilih Periode 2024-2029, Ini Daftarnya

Baca Juga: KPU Resmi Umumkan 45 Caleg DPRD Kota Samarinda Terpilih Periode 2024-2029, Ini Daftarnya

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Hasil Pleno Tingkat Kabupaten: Daftar Caleg DPRD Kabupaten Kutai Timur 2024 yang Masuk Kuota 40 Kursi

Politisi PKS ini menambahkan, pemerintah dalam hal ini Satgas harus mampu menjelaskan kenapa dibuka. Misalnya, karena kasus Covid-19 sudah melandai, vaksinasi yang sudah banyak atau tingkat kepatuhan masyarakat cukup tinggi.

Tetapi perlu diingat, orientasi pemerintah bukan mencari keuntungan tetapi bertanggung jawab terhadap pola perilaku masyarakat.

Pemerintah yang seharusnya menjadi teladan, maka tidak boleh memberikan contoh yang longgar terutama terkait protokol kesehatan dan kerumunan.

"Tetapi saya yakin jika pemerintah membuka karena mereka yang paling paham dan bertanggung jawab maka proses menjaga prokesnya juga semakin bagus. Mestinya ya," pungkasnya.

[SUP| NON | ADV DPRD KUKAR]