Kaltimtoday.co, Samarinda - Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali memantik diskursus nasional. Alasan efisiensi biaya politik dan upaya menekan praktik korupsi menjadi dasar utama gagasan tersebut. Namun, di tengah perdebatan yang berkembang, sikap kepala daerah di tingkat lokal cenderung berhati-hati.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memilih tidak tergesa-gesa menyikapi wacana tersebut. Ia menilai pembahasan soal sistem pemilihan kepala daerah merupakan ranah kebijakan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah berada pada posisi mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Kita tunggu saja, karena kewenangan dalam soal politik negara itu ada di tangan pemerintah pusat. Sehingga kita di daerah ini ya ikut saja. Apa yang diperintahkan undang-undang, kita tegak lurus,” ujar Andi Harun saat ditemui di Rumah Jabatan Jalan S. Parman Rabu (10/12/2025).

Presiden Prabowo sebelumnya menyebut sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD telah dipraktikkan di sejumlah negara dan dinilai lebih hemat ongkos politik. Menurutnya, tingginya biaya kontestasi politik kerap menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi. Meski demikian, wacana tersebut dinilai tidak sederhana untuk diterapkan di Indonesia.

Dilansir dari Tempo.co Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menegaskan bahwa ruang untuk mengubah mekanisme pilkada telah tertutup melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut menegaskan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat tetap konstitusional dan wajib dipertahankan.

Andi Harun pun mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Menurutnya, wacana tersebut masih memiliki proses panjang dan baru berada pada tahap diskusi publik.

“Bagi saya, ini baru menjadi wacana publik dan masih panjang prosesnya. Sebaiknya yang banyak ditanya itu orang partai politik, kemudian masyarakat sendiri,” katanya.

Ia menekankan bahwa substansi terpenting bukan semata soal mekanisme pemilihan, melainkan kualitas proses demokrasi yang dijalankan. Apapun model yang digunakan, integritas harus menjadi pijakan utama.

“Yang pasti, apapun bentuk pemilihannya, kita berharap event-event politik itu dilakukan secara berintegritas. Agar melahirkan satu kepemimpinan yang secara bertahap juga kepemimpinan berintegritas,” tegasnya.

Andi Harun menambahkan, pemerintah daerah akan tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik dan pembangunan daerah tanpa terjebak dalam polemik politik nasional yang belum memiliki kepastian arah.

[RWT]