Advertorial
Reses di Desa Bukit Raya, Aini Faridah Serap Aspirasi Warga Soal Pertanian, Pokdarwis, hingga Listrik
Kaltimtoday.co, Tenggarong - Wakil Ketua III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Aini Faridah memanfaatkan masa reses dengan turun langsung ke Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat, Rabu (6/8/2025).
Kegiatan yang berlangsung di kantor desa ini menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan konstituen, guna menggali permasalahan riil yang dihadapi warga sekaligus merumuskan solusi pembangunan ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Aini mengatakan, pentingnya mendengar langsung suara masyarakat dari berbagai lapisan. Aspirasi yang disampaikan warga cukup beragam, namun sebagian besar berkutat pada kebutuhan mendasar di sektor pertanian, pengembangan kelompok sadar wisata (pokdarwis), hingga persoalan listrik.
“Yang diusulkan masyarakat terkait masalah pertanian, pokdarwis, listrik, itu permohonan mereka,” kata Aini kepada Kaltimtoday.co.
Bidang pertanian masih menjadi tumpuan utama sebagian besar warga di Desa Bukit Raya, sehingga mereka mengharapkan adanya dukungan berupa bantuan hingga peningkatan infrastruktur pendukung. Sementara di sektor pariwisata, diharapkan adanya pembinaan untuk mengembangkan potensi wisata desa agar bisa mendatangkan pendapatan tambahan.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu memastikan, seluruh aspirasi yang disampaikan akan dicatat dan disampaikan dalam forum resmi DPRD. Untuk kemudian diperjuangkan melalui program pembangunan daerah yang terencana dan terarah.
“Aspirasi mereka bakal ditindaklanjuti,” tandasnya.
[RWT | ADV DPRD KUKAR]
Related Posts
- DPRD Kukar Sepakati KUA PPAS Perubahan 2026 Rp 7,9 Triliun
- KUA PPAS 2027 Disepakati Rp 5,4 Triliun, Ketua DPRD Kukar Sebut Masih Bisa Berubah
- Usai Fraksi PDI Perjuangan Walk Out, Ketua DPRD Kukar Ingatkan Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 Terakhir Juli
- Soroti Lesunya Aktivitas Jual Beli di Pasar TAS, DPRD Kukar Bakal RDP Lanjutan
- DPRD Kukar Desak Pemkab Segera Jalankan Program Pembangunan, Penahanan DPA Dinilai Hambat Ekonomi Daerah









