Kaltimtoday.co, Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud menyatakan pemerintah provinsi menyiapkan langkah penanganan dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari pembentukan rumah oksigen hingga distribusi masker dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak. 

Pernyataan itu disampaikan Rudy saat menanggapi aksi demonstrasi Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim. Aksi tersebut menyoroti dampak kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan.

Rudy mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Dinas Kesehatan, untuk membahas pembentukan rumah oksigen bagi anak-anak, balita, perempuan, serta warga lanjut usia.

“Rumah-rumah oksigen terutama untuk anak-anak kita, balita-balita kita ataupun yang rentan, perempuan ataupun yang sudah berusia lanjut ini untuk bisa mendapatkan pertama adalah rumah oksigen,” ujar Rudy.

Selain menyiapkan fasilitas tersebut, Rudy mengaku telah meminta Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyediakan masker serta obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat akibat karhutla.

Menurut dia, penanganan juga harus menyasar rumah sakit yang berada di sekitar wilayah terdampak agar masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan dapat memperoleh pelayanan.

Rudy menyebut pemerintah provinsi telah menerima bantuan sekitar Rp20 miliar untuk mendukung penanganan karhutla. Anggaran tersebut, kata dia, pada awalnya diprioritaskan untuk wilayah Kutai Kartanegara dan Berau.

Namun, penanganan karhutla juga didorong agar mencakup kebutuhan daerah lain, termasuk penyediaan peralatan yang diperlukan dalam upaya penanggulangan kebakaran.

“Terutama yang paling parah hari ini adalah Kutai Barat. Jadi, Kutai Barat, Paser, dan Kutai Kartanegara menjadi sangat prioritas karena titik-titik (hotspot). Tadi pagi kami bahas, selalu di sini,” katanya.

Rudy menambahkan, pemerintah provinsi secara rutin membahas perkembangan karhutla dalam rapat mingguan. Pembahasan tersebut dilakukan untuk memantau kondisi di berbagai wilayah sekaligus menentukan langkah penanganan yang diperlukan.

Ia juga menyebut pemerintah pusat melalui Wakil Menteri Dalam Negeri telah memberikan asistensi terkait penanganan karhutla di Kaltim. Menurut Rudy, pemerintah berupaya agar dampak kebakaran dapat ditangani sehingga kondisi tersebut tidak berkembang menjadi bencana nasional.

Di sisi lain, Rudy menilai dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat perlu menjadi perhatian serius. Ia mengingatkan, ancaman kesehatan akibat karhutla tidak terbatas pada infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan lainnya.

Menanggapi persoalan kematian yang turut disinggung dalam tuntutan demonstrasi, Rudy menyampaikan belasungkawa. Namun, ia menegaskan penyebab kematian harus dipastikan melalui pemeriksaan medis oleh pihak yang berkompeten.

“Sekali lagi, berkaitan penyebab kematian, kami menyampaikan duka yang mendalam dan tentu untuk menjelaskan secara medis ini perlu dilaksanakan oleh tim ahlinya,” ucapnya.

Ia menambahkan, apabila ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran hukum, persoalan tersebut harus diproses sesuai ketentuan. Meski demikian, Rudy tidak menyimpulkan bahwa kematian yang disinggung dalam aksi tersebut disebabkan langsung oleh kabut asap.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh menunggu munculnya korban berikutnya sebelum mengambil langkah penanganan.
“Kita tidak boleh menunggu bahwa korban berikutnya akan hadir lagi, itu jangan sampai terjadi,” tegas Rudy.

Ia menekankan masyarakat membutuhkan langkah konkret yang hasilnya dapat dirasakan langsung, terutama dalam mengurangi paparan asap dan menangani dampaknya terhadap kesehatan.

“Yang kita butuhkan hari ini masyarakat yang membutuhkan adalah tindakan nyata dan hasil yang bisa dirasakan semuanya,” lanjutnya.

Rudy juga menyampaikan apresiasi kepada perwakilan TRC PPA Kaltim yang datang menyampaikan aspirasi. Ia menyatakan pemerintah provinsi terbuka terhadap kritik dan dialog mengenai penanganan karhutla maupun dampaknya bagi masyarakat.

Menurutnya, masyarakat dapat datang untuk berdialog dengan pemerintah provinsi guna menyampaikan masukan terkait persoalan tersebut.

Namun, Rudy turut menyoroti aksi pembakaran yang dilakukan saat demonstrasi. Ia menilai tindakan tersebut berpotensi menambah paparan asap, sementara aksi yang digelar justru menyoroti bahaya kabut asap akibat karhutla.

“Silakan berdialog dengan kami, kapan saja bisa,” ujarnya.

Ia kemudian mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak menambah persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

“Kalau Mbak melaksanakan demo tadi, apalagi bakar-bakar, ini kita menghindari asap. Nah, kalau bakar lagi, tambah lagi nanti penyakitnya,” kata Rudy.

Rudy menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama pemerintah dan masyarakat. Selain upaya pemadaman, perlindungan kesehatan warga terdampak harus menjadi perhatian agar dampak kabut asap tidak semakin meluas.

[RWT]