Kaltimtoday.co, Berau - Anggota DPRD Berau, Sri Kumalasari, menyoroti penyaluran bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau yang nilainya mencapai Rp 334 miliar. Dana tersebut berasal dari APBD Kaltim 2025, dan diharapkan mampu mendorong kinerja pembangunan di daerah.

Dengan alokasi anggaran yang cukup besar tersebut, dirinya meminta agar dinas terkait mampu bekerja lebih maksimal. Sehingga dana yang telah ada tersebut bisa difungsikan dengan baik dan dapat terserap tanpa adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). 

Politisi Golkar itu memandang, jika bankeu yang diberikan menjadi angin segar bagi daerah. Karena meskipun di tengah efisiensi, dana yag diperuntukkan untuk pembangunan masih tetap tersedia.

"Jadi tidak ada lagi alasan anggaran kurang, ini itu. Bankeu yang ada sekiranya bisa difungsikan dengan baik dan menjadi daya dorong dinas bekerja lebih giat," ungkapnya.

Ia juga mencatat bahwa DPUPR merupakan salah satu dinas yang kerap mendapat dukungan anggaran dari berbagai sumber, termasuk dari APBD Murni dan APBD Perubahan (APBD-P) Kabupaten Berau.

Agar penyerapan anggaran mencapai 100 persen, Sri Kumalasari menekankan pentingnya pengawasan intensif. Hal ini bertujuan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.

"Kita tidak ingin jika ada pembangunan yang prosesnya mandek akibat kurangnya anggaran, untuk itu apabila sudah diperbantukan, tentu menjadi hal wajib untuk kita awasi dan kawal bersama demi progres pembangunan Berau," tandasnya.

[MGN | ADV DPRD BERAU]