Kaltimtoday.co, Sangatta - Imbas dari pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melakukan perubahan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) APBD 2020 dengan jumlah berkisar Rp 69 miliar. Ini membuat banyak perubahan dalam program maupun kegiatan pemkab Kutim.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

APBD Kutim tahun 2020 yang sebelumnya mencapai Rp 3,6 triliun telah berkurang menjadi Rp 2,4 triliun karena refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Plt Bupati Kutim Kasmidi Bulang mengungkapkan bahwa, dalam penanggulangan Covid 19, Pemkab Kutim telah mengalokasikan anggaran miliar rupiah untuk tujuh dinas terkait. Terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD Kudungga Sangatta, BPBD Kutim, Dinas Lingkungan Hidup, PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur dan Itwil sebagai kontrol.

“Anggaran yang sudah kami alokasikan untuk Covid-19 berjumlah kurang lebih Rp 69 miliar. Terbagi pada OPD Dinkes, Dinsos, RSUD Kudungga Sangatta, BPBD Kutim, Dinas Lingkungan Hidup, PDAM Tirta Tuah Benua Kutim dan di Itwil sebagai kontrol,” jelas Kasmidi saat ditemui, Jumat (14/8/2020).

Kasmidi menerangkan, terkait dana pelaksana Pilkada di Kutim, Pemkab Kutim pun telah menyelesaikan 100 persen. Untuk anggaran KPU, Bawaslu dan pengamanan. Alokasi anggaran untuk KPU sudah terealisasikan Rp 49 miliar. Untuk Bawaslu Rp 16 miliar dan untuk pengamanan Rp 3,8 miliar.

“Jadi alokasi anggaran pilkada sudah semua diselesaikan. Tentunya ini bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menyambut pilkada serentak. Dan tentu pemerintah tidak pernah mengabaikan,” tegasnya.

Alokasi anggaran yang sifatnya pemenuhan hak pegawai juga diutamakan. Kasmidi memastikan bahwa semua pegawai, TK2D, honor-honor guru non PNS dan lain-lainnya, bakal disalurkan setiap awal bulan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penyehatan untuk menata kembali segala kekurangan administrasi di lingkup Setkab Kutim.

[EI | RWT]