PROKOM KUKAR

Wakil Bupati Pastikan Pembangunan Jalan Antardesa Berlanjut di Tengah Keterbatasan APBD

Supri Yadha — Kaltim Today 20 November 2026 10:56
Wakil Bupati Pastikan Pembangunan Jalan Antardesa Berlanjut di Tengah Keterbatasan APBD
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin. (Supri/Kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co, Tenggarong - Keterbatasan anggaran daerah tidak menghentikan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan. Sejumlah akses penghubung antardesa dan antarkecamatan tetap menjadi prioritas, meski pengerjaannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin mengatakan, peningkatan konektivitas wilayah merupakan kebutuhan penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, membuka akses pelayanan publik, sekaligus mendukung kegiatan ekonomi, terutama di kawasan perdesaan.

Pembangunan tersebut juga berkaitan dengan Program Dedikasi ke-15 Kukar Idaman Terbaik, yakni Rp100 Miliar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik, yang menjadi bagian dari Misi ke-5. Salah satu fokusnya adalah memperkuat infrastruktur dan aksesibilitas untuk mendukung perkembangan kawasan perdesaan.

Rendi mengakui, besarnya wilayah Kukar membuat penanganan seluruh ruas jalan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan perkiraan, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan berbagai persoalan jalan mencapai puluhan triliun rupiah. 

Sementara itu, kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur setiap tahun masih terbatas. Dengan alokasi sekitar Rp1 triliun hingga Rp2 triliun per tahun, penyelesaian seluruh kebutuhan jalan diperkirakan memerlukan waktu panjang.

"Kalau kemampuan anggaran kita untuk pembangunan jalan berkisar Rp1 triliun sampai Rp2 triliun setiap tahun, penyelesaiannya bisa memakan waktu sekitar 20 tahun. Itu pun harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan," kata Rendi.

Dia menjelaskan, pembangunan jalan juga tidak bisa hanya berorientasi pada penyelesaian ruas yang belum tertangani. Jalan yang sudah diperbaiki tetap membutuhkan pemeliharaan karena berpotensi mengalami kerusakan kembali akibat usia penggunaan dan kondisi lapangan. 

Menurutnya, kebutuhan penanganan tersebut mencakup berbagai kewenangan jalan, mulai dari jalan lingkungan, jalan kabupaten hingga jalan provinsi.

"Jalan yang kita bangun dan perbaiki sekarang belum tentu bertahan selamanya. Setelah 10 tahun, kondisinya bisa kembali rusak dan harus ditangani lagi. Jadi, pembangunan jalan ini memang menjadi pekerjaan berkelanjutan," tambahnya.

Gambaran tantangan tersebut juga terlihat dari luas wilayah Kukar yang mencapai sekitar 41 kali luas DKI Jakarta dan 112 kali luas Kota Solo atau Surakarta. Kondisi geografis ini membuat pemerataan infrastruktur membutuhkan perencanaan jangka panjang dan pembiayaan yang memadai.

Meski menghadapi tantangan tersebut, Pemkab Kukar tetap menargetkan sejumlah ruas strategis dapat diselesaikan. Salah satunya jalan penghubung Kecamatan Anggana-Muara Badak yang diharapkan rampung pada 2027.

"Jalur Anggana-Muara Badak masih membutuhkan penyelesaian. Kami berharap pada 2027 pengerjaannya sudah tuntas, sehingga masyarakat bisa menikmati akses jalan yang lebih baik dan nyaman," bebernya.

Selain jalur tersebut, pemerintah daerah juga terus memperhatikan pembangunan jalan lingkungan serta akses penghubung antardesa dan antarkelurahan. Keberadaan infrastruktur ini dinilai berpengaruh langsung terhadap kemudahan masyarakat dalam menjangkau pusat kegiatan ekonomi maupun fasilitas pelayanan.

Di sisi lain, penyesuaian kapasitas fiskal menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan pembangunan. Rendi menjelaskan, APBD Kukar yang sebelumnya berada di kisaran Rp12 triliun hingga Rp14 triliun kini menyusut menjadi sekitar Rp5,9 triliun hingga Rp6 triliun.

Dari total anggaran tersebut, pemerintah masih harus mengalokasikan dana untuk memenuhi berbagai belanja wajib. Adapun anggaran infrastruktur mengikuti ketentuan alokasi sebesar 25 persen setelah memperhitungkan belanja wajib dan belanja yang telah terikat.

Untuk mengantisipasi keterbatasan tersebut, lanjut Rendi, berupaya memperluas sumber pembiayaan pembangunan dengan mengoptimalkan dukungan pemerintah pusat. Di antaranya melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta skema pendanaan lainnya.

Diversifikasi sumber anggaran diperlukan agar pembangunan infrastruktur tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal daerah. Terlebih, selama ini pendapatan Kukar masih banyak ditopang Dana Bagi Hasil (DBH), sementara penyalurannya ke tingkat kabupaten belum optimal.

"Kami perlu mencari dan memaksimalkan sumber pembiayaan lain, termasuk DAU dan DAK. Sebab, selama ini ketergantungan terhadap DBH masih cukup besar, sedangkan penyalurannya ke daerah belum sepenuhnya sesuai harapan,” pungkasnya.

[RWT | ADV PROKOM KUKAR] 



Berita Lainnya