Kaltimtoday.co, Samarinda - Menindaklanjuti penyampaian Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Wali Kota Samarinda 2020, DPRD Samarinda membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPj untuk mengkaji sejumlah organisasi pemerintah daerah (OPD) untuk dimintai penjelasan mengenai realisasi atau serapan anggaran 2020.

Ditemui Kaltimtoday.co, Ketua Pansus LKPj 2020, Eko Elyasmoko menjelaskan setelah mendengarkan penjelasan dari masing-masing OPD. Dia mengungkapkan, tidak ada masalah yang krusial mengenai serapan anggaran dengan menyinkronkan data dari laporan LKPj yang disampaikan wali kota dengan data yang dimiliki masing-masing OPD.

"Misalkan ada mata anggaran yang dimiliki OPD dengan sisa anggaran yang masih banyak, ternyata ada tagihan-tagihan yang belum terbayarkan, jadi kami minta supaya dibayarkan kepada pihak yang memiliki pekerjaan di OPD terkait," ujar Eko di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat pada Kamis (22/4/2021).

Dari hasil rapat tim pansus LKPj tersebut telah memberikan berbagai saran dan masukan kepada OPD terkit untuk menyerap anggaran dengan baik dan memberikan rekomendasi, seperti kepada Dinas Pendidikan agar pembangunan sekolah-sekolah merata dan Dinas Perumahan dan Permukiman dimintai pansus untuk membentuk satuan kerja untuk merespon dengan cepat jika ada komplain dari masyarakat terkait jalan umum di Samarinda dan lampu jalan.

Baca Juga: Komisi II DPRD Samarinda Inisiasi Regulasi Baru untuk Pengembangan Pasar Tradisional dan Desa Wisata

 

Baca Juga: Sekda Kukar Ajak OPD Lebih Kreatif dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah

Baca Juga: DPRD Dukung Strategi Varia Niaga Samarinda Jaga Stabilitas Harga Pangan Jelang Idulfitri

Baca Juga: Ada Ketimpangan Alokasi Anggaran Olahraga-Pariwisata, DPRD Sebut Rp 4 Miliar Kecil untuk Peningkatan Sektor Wisata

View this post on Instagram

Baca Juga: DPRD Samarinda Dukung Rencana AMDK Perumdam Tirta Kencana, Jadi Kontribusi Positif untuk Ekonomi Daerah

Baca Juga: Kontraktor Janji Bayar Upah Pekerja Teras Samarinda, Komisi III DPRD: Yang Penting Dibayar Penuh

Baca Juga: Komisi II DPRD Samarinda Usul Mahasiswa-Akademisi Dilibatkan untuk Inventarisasi Pengelolaan Parkir Samarinda

Baca Juga: DPRD Samarinda Siap Fasilitasi Penyelesaian Pendirian Gereja Toraja Sungai Keledang

Baca Juga: Andi Faizal Sentil Kepala OPD Rajin Mangkir Rapat Paripurna, Agus Haris: Kalau Tak Layak, Ditegur dan Dievaluasi

Baca Juga: OPD Banyak Diisi Pelaksana Tugas, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Segera Seleksi untuk Penetapan Jabatan Definitif

Baca Juga: Resmi Dilantik sebagai PAW DPRD Samarinda, Yakob Pangedongan Siap Perjuangkan Aspirasi Warga

Baca Juga: DPRD Tanggapi Surat Edaran Disdikbud Samarinda Soal Larangan Sekolah Pungut Biaya Perpisahan Siswa

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Dukung Pembangunan Daerah, Puluhan OPD di Kukar Miliki Unit Pengumpul Zakat

"Anggaran untuk men-support satuan kerja pada setiap OPD, tim pansus DPRD Samarinda meminta OPD terkait segera membuat rancangan anggaran sehingga di APBD perubahan dapat direalisasikan," sebut Eko.

Politisi fraksi Demokrat ini menyampaikan bahwa, dari hasil rapat tersebut tim LKPj bakal membuat rekomendasi secara tertulis untuk disampaikan saat melakukan rapat paripurna penyampaian hasil dan pandangan umum dari masing-masing fraksi dan tim pansus LKPj untuk disampaikan pada rapat paripurna yang digelar akhir April 2021 mendatang.

"Tim pansus LKPj ini akan melakukan pertemuan bersama fraksi untuk menyamakan persepsi antara rekomendasi yang diberikan fraksi dan tim pansus sehingga lebih sinkron saat memberikan rekomendasi saat rapat paripurna," tutup Eko.

[SDH | ADV]