Kaltimtoday.co, Samarinda - Menindaklanjuti penyampaian Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Wali Kota Samarinda 2020, DPRD Samarinda membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPj untuk mengkaji sejumlah organisasi pemerintah daerah (OPD) untuk dimintai penjelasan mengenai realisasi atau serapan anggaran 2020.

Ditemui Kaltimtoday.co, Ketua Pansus LKPj 2020, Eko Elyasmoko menjelaskan setelah mendengarkan penjelasan dari masing-masing OPD. Dia mengungkapkan, tidak ada masalah yang krusial mengenai serapan anggaran dengan menyinkronkan data dari laporan LKPj yang disampaikan wali kota dengan data yang dimiliki masing-masing OPD.

"Misalkan ada mata anggaran yang dimiliki OPD dengan sisa anggaran yang masih banyak, ternyata ada tagihan-tagihan yang belum terbayarkan, jadi kami minta supaya dibayarkan kepada pihak yang memiliki pekerjaan di OPD terkait," ujar Eko di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat pada Kamis (22/4/2021).

Dari hasil rapat tim pansus LKPj tersebut telah memberikan berbagai saran dan masukan kepada OPD terkit untuk menyerap anggaran dengan baik dan memberikan rekomendasi, seperti kepada Dinas Pendidikan agar pembangunan sekolah-sekolah merata dan Dinas Perumahan dan Permukiman dimintai pansus untuk membentuk satuan kerja untuk merespon dengan cepat jika ada komplain dari masyarakat terkait jalan umum di Samarinda dan lampu jalan.

Baca Juga: Tegaskan Lelang Barang Utamakan Prioritas Layanan Umum di Banding Kenyamanan OPD, DPRD Berau: Jangan Manja!

 

Baca Juga: Kendaraan Mogok Usai Isi BBM di SPBU, Abdul Rohim Desak Pemkot Samarinda Segera Bentuk Tim Investigasi Independen

Baca Juga: Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Desak Penambahan Ambulans dan Sopir di Puskesmas

Baca Juga: Jelang Lebaran, DPRD Samarinda Minta Masalah Sampah Jadi Perhatian Serius

View this post on Instagram

Baca Juga: Program Gratispol Masih Tunggu Regulasi, DPRD Samarinda Siap Awasi Implementasinya

Baca Juga: DPRD Samarinda Minta Warga Tak Gelar Lapak Penukaran Uang di Trotoar

Baca Juga: Cek Laporan Kinerja Wali Kota, DPRD Samarinda Turunkan Pansus untuk Verifikasi LKPJ

Baca Juga: Efisiensi APBD Samarinda Capai Rp58 Miliar, DPRD Pastikan Pelayanan Publik Tetap Aman

Baca Juga: DPRD Samarinda Ingatkan Perusahaan Taat Bayar THR, Jangan Abaikan Hak Pekerja

Baca Juga: Celni Pita Sari Ajak Legislator Jadi Teladan Kepedulian Sosial Lewat Santunan Anak Yatim

Baca Juga: Setuju Pangkas Anggaran, DPRD Samarinda: Prioritaskan Kepentingan Rakyat

Baca Juga: Belum Lunasi PBB, Big Mall Ditegur DPRD Samarinda, Samri Shaputra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: DPRD dan Pemkot Samarinda Sepakati Efisiensi APBD 2025, Hemat Anggaran Rp58 Miliar untuk Sektor Prioritas

"Anggaran untuk men-support satuan kerja pada setiap OPD, tim pansus DPRD Samarinda meminta OPD terkait segera membuat rancangan anggaran sehingga di APBD perubahan dapat direalisasikan," sebut Eko.

Politisi fraksi Demokrat ini menyampaikan bahwa, dari hasil rapat tersebut tim LKPj bakal membuat rekomendasi secara tertulis untuk disampaikan saat melakukan rapat paripurna penyampaian hasil dan pandangan umum dari masing-masing fraksi dan tim pansus LKPj untuk disampaikan pada rapat paripurna yang digelar akhir April 2021 mendatang.

"Tim pansus LKPj ini akan melakukan pertemuan bersama fraksi untuk menyamakan persepsi antara rekomendasi yang diberikan fraksi dan tim pansus sehingga lebih sinkron saat memberikan rekomendasi saat rapat paripurna," tutup Eko.

[SDH | ADV]