Kaltimtoday.co, Sangatta - Banyaknya angkutan yang memakai plat luar daerah baik roda 2 maupun roda 4 mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kutim. Terkait itu, diharapkan agar bisa diganti menjadi plat KT.

Hal itu perlu dilakukan agar pemilik angkutan bisa berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim khususnya Kutim.

“Selama ini angkutan non KT otomatis membayar pajak di daerah asal kendaraan. Karenanya perlu diganti menjadi KT agar bisa membayar pajak langsung di Kaltim,” kata Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan kepada Kaltimtoday.co.

Selain itu, pemerintah juga harus mempunyai langkah pendekatan serta strategi agar pemilik angkutan non KT atau plat luar daerah supaya ingin mengganti platnya.

Politisi Nasdem ini, dengan tegas menyinggung keberadaan kendaraan plat luar kutim yang lalu lalang di kutim, padahal pajaknya tidak masuk kas daerah, sehingga dinilai merugikan daerah.

 

View this post on Instagram

Baca Juga:Solidaritas untuk Nurhadi, Puluhan Jurnalis Kutim Gelar Aksi Damai hingga Aksi Teatrikal

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

“Baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun masyarakat dituntut harus memilik kesepahaman. Semua harus memiliki kesadaran tentang kewajiban membayar pajak. Sedangkan pemerintah juga perlu meyakinkan, pengelolaan pajak benar-benar dilakukan sesuai dengan peruntukannya,” paparnya.

Kendati demikian, baik pemerintah maupun masyarakat harus memiliki kesepahaman. Dia menyebutkan, masyarakat harus memiliki kesadaran tentang kewajiban membayar pajak, sedangkan pemerintah juga perlu meyakinkan bahwa pengelolaan pajak benar-benar dilakukan sesuai peruntukkannya.

“Pemerintah juga harus memberikan berbagai kemudahan guna menarik minat dan kesadaran warga agar taat pajak, ” pungkasnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]