Kaltimtoday.co, Bontang - APBD Bontang Tahun Anggaran 2021 mengalami resesi anggaran dampak dari Pandemi Covid-19. Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dan DPRD Bontang pun akhirnya sepakat memprioritaskan urusan wajib terlebih dahulu, dibandingkan kegiatan pembangunan.

Alhasil, diprediksi tahun 2021 tidak ada kegiatan pembangunan baru yang bersumber dari APBD Bontang. Adapun kegiatan pembangunan hanya melanjutkan yang sudah ada seperti Masjid Terapung yang tersisa finishing dan pelataran masjid.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (DPUPRK) Bontang, Tavip Nugroho mengatakan, anggaran tahun 2021 untuk DPUPRK Bontang dialokasikan oleh pemerintah hanya senilai Rp60 an miliar. Padahal, di tahun 2020 ini, DPUPRK Bontang menutup akhir tahun dengan anggaran Rp250 an miliar.

"Alhamdulillah, akhir tahun kami dapat banyak anggaran dari bantuan keuangan (bankeu) provinsi Kaltim," terang Tavip belum lama ini.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Melihat alokasi anggaran di tahun 2021 yang cukup minim, Tavip menyebut, anggaran tersebut hanya untuk urusan wajib di internal DPUPRK Bontang. Juga ada beberapa piutang yang belum terbayarkan di tahun 2020, seperti pembangunan gedung MTQ di Stadion Bessai Berinta senilai Rp 5 miliar, dan bantuan keuangan dari Pemkot Bontang untuk pembangunan SPN di Kukar.

"Karena kesepakatan 10 kabupaten kota di Kaltim, jadi Bontang pun harus membantu pembangunannya, dan kami belum bisa bantu di tahun 2020 ini," ungkapnya.

Bantuan untuk pembangunan SPN rencananya Rp14 miliar dan baru diserahkan Rp7 miliar, sehingga tersisa Rp7 miliar.

"Makanya uangnya sudah sedikit. Di 2021 itu, kami utamakan bayar itu dulu (piutang, Red),"ujar Tavip.

Sisanya, lanjut Tavip, hanya tersisa kisaran Rp 3 miliar. Oleh karena itu, Tavip menyebut, daripada anggaran tersebut hanya dijadikan satu paket, lebih baik dipecah untuk paket kecil-kecil.

"Kami bagi-bagi saja menjadi paket Rp 200 an juta," pungkasnya.

[RIR | NON | ADV DPRD BONTANG]