Kaltimtoday.co, Tenggarong - Beban belanja pegawai yang mencapai Rp2,4 triliun menjadi salah satu tantangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menyusun anggaran 2027. 

Pasalnya, dengan proyeksi APBD yang hanya berkisar Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun, ruang fiskal daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan operasional pemerintahan semakin terbatas.

Anggaran belanja pegawai tersebut dialokasikan untuk membiayai sekitar 18 ribu aparatur sipil negara (ASN), yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menjelaskan, belanja pegawai merupakan komponen pengeluaran yang bersifat wajib dan tidak mudah dikurangi. Karena itu, penyesuaian anggaran harus lebih banyak diarahkan pada pengeluaran operasional yang masih bisa dikendalikan.

Menurutnya, pengeluaran pemerintah daerah pada dasarnya terbagi menjadi dua kelompok, yakni belanja tetap dan belanja dinamis. Belanja tetap mencakup kebutuhan yang harus dipenuhi.

Sedangkan belanja dinamis berkaitan dengan aktivitas operasional yang dapat disesuaikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

"Pengeluaran pemerintah itu ada yang sifatnya wajib dan harus tersedia, seperti belanja pegawai. Ada juga kebutuhan operasional yang besarannya bisa diatur kembali sesuai kondisi keuangan," kata Aulia.

Ia menyebut, kebutuhan operasional tersebut mencakup pembayaran listrik, air, perjalanan dinas, makan dan minum, hingga berbagai keperluan penunjang kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD).

Kebijakan pengendalian belanja ini tidak terlepas dari tren penurunan kemampuan fiskal Kukar dalam beberapa tahun terakhir. APBD yang sebelumnya mencapai Rp14 triliun pada 2024, menyusut menjadi Rp12,5 triliun pada 2025. Kemudian, pada 2026 kembali turun menjadi Rp7,9 triliun.

Kondisi tersebut diperkirakan berlanjut pada 2027. Dengan proyeksi anggaran Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun, Sehingga dituntut semakin cermat menentukan pengeluaran yang benar-benar menjadi prioritas.

Aulia mengapresiasi langkah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kukar dalam melakukan rasionalisasi belanja operasional. Hasilnya, anggaran operasional yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,1 triliun pada 2023 hingga 2025, berhasil ditekan menjadi sekitar Rp400 miliar pada 2026.

"Artinya, pemerintah daerah sudah melakukan penghematan kurang lebih Rp700 miliar. Ini merupakan hasil penyesuaian belanja yang dilakukan agar anggaran tetap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah," terangnya.

Lebih lanjut, keterbatasan anggaran mengharuskan seluruh perangkat daerah lebih disiplin dalam menyusun kebutuhan belanja. 

Pengeluaran yang tidak mendesak perlu dikendalikan agar ketersediaan anggaran tetap terjaga untuk membiayai kebutuhan utama pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]