Kaltimtoday.co, Samarinda - Genangan yang kembali muncul di sejumlah titik di Samarinda saat hujan turun menjadi perhatian DPRD Samarinda. Pemerintah kota diminta tidak hanya membersihkan drainase, tetapi juga memastikan seluruh jaringan pengendalian banjir saling terhubung hingga ke saluran pembuangan di sungai.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda dari Fraksi PKS, Abdul Rohim, menilai persoalan banjir tidak cukup ditangani melalui perbaikan saluran di titik tertentu. Konektivitas antara kolam retensi, drainase lingkungan, dan saluran pembuangan juga harus dipastikan berfungsi optimal.

Ia mencontohkan kolam retensi di kawasan Sempaja yang disebut belum memiliki saluran keluar atau outlet menuju drainase di Jalan PM Noor. Kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar air yang tertampung dapat dialirkan ke saluran pembuangan.
“Jadi, dari kolam retensi itu harus ada outlet ke drainase. Kemudian drainase di PM Noor juga harus dipastikan sampai ke pembuangan di sungai tidak ada hambatan,” ujar Rohim di Samarinda, Sabtu (10/10/2026).

Menurutnya, keberadaan kolam retensi tidak akan optimal apabila tidak didukung saluran keluar yang memadai. Begitu pula drainase yang telah dibangun perlu dipastikan tidak mengalami hambatan hingga air mencapai sungai.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengevaluasi sistem pengendalian banjir secara menyeluruh, terutama pada kawasan yang sebelumnya mengalami genangan.

Selain persoalan konektivitas, Rohim menyoroti sejumlah kendala teknis yang dapat menghambat aliran air, seperti elevasi saluran yang tidak sesuai, sedimentasi, dan penumpukan sampah.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera diperbaiki sebelum curah hujan meningkat. Pemerintah kota dinilai masih memiliki waktu untuk melakukan pembenahan karena musim kemarau belum sepenuhnya berakhir.
“Justru mumpung kondisi saat ini belum musim hujan, ini momentum buat pemerintah kota untuk memastikan sistem pengendalian banjir itu bisa berfungsi nanti saat hujan datang,” katanya.

Rohim meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) memaksimalkan kegiatan pemeliharaan drainase, termasuk mengoptimalkan tim perawatan yang dikenal dengan sebutan hantu banyu.

Ia menekankan, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada kondisi fisik saluran. Pemerintah juga harus memastikan kapasitas dan arah aliran drainase sesuai dengan kebutuhan, sehingga air tidak melimpas ke jalan saat hujan turun.
“Kalau belum berfungsi dengan baik, segera diperbaiki mumpung kondisi saat ini masih kering,” tegasnya.

Rohim mengingatkan, kegagalan mengatasi persoalan teknis drainase berpotensi memperbesar risiko genangan ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi. Terlebih, setelah periode kemarau ekstrem, kesiapan infrastruktur pengendalian banjir perlu menjadi perhatian.

Ia meminta pemerintah kota memanfaatkan sisa waktu musim kemarau untuk menuntaskan evaluasi, pembersihan, dan perbaikan saluran, terutama di titik-titik yang selama ini rawan banjir.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang disebut dalam materi pemberitaan, musim hujan di Samarinda diperkirakan mulai memasuki wilayah tersebut pada pertengahan November 2026.

Dengan waktu persiapan yang semakin terbatas, Rohim berharap pembenahan tidak dilakukan secara parsial. Menurutnya, kesiapan sistem pengendalian banjir bergantung pada fungsi setiap infrastruktur yang saling terhubung, mulai dari penampungan air hingga pembuangan akhir ke sungai.

Ia menilai, langkah antisipasi sebelum musim hujan menjadi penting agar persoalan drainase tidak kembali memicu genangan dan banjir di sejumlah kawasan Samarinda.

[RWT | ADV DPRD SAMARINDA]