Kaltimtoday.co, Tenggarong — Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah memperingatkan permasalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) segera diselesaikan. Sebab, data tersebut akan menjadi intervensi dalam pengentasan kemiskinan.

Menurutnya, pendataan DTKS perlu dilakukan verfikasi untuk memastikan bahwa masyarakat penerima manfaat telah tercatat. Jangan sampai, masyarakat dengan kategori ekonomi menengah ke atas masuk dalam data.

"Saya warning keras kepada Kepala Dinas Sosial (Kadinsos). Karena dua tahun ini banyak problem dari DTKS. Saya tidak mau orang yang berhak tapi tidak menerima," tegas Edi Damansyah pada Selasa (24/1/2023).

Ditambahkan, dalam sejumlah kesempatan masih ditemukan masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan namun tak tercatat didata.

Oleh karena itu, Edi meminta agar Dinas Sosial serius mengawal pendataan dengan baik, jangan sampai ada yang terlewat.

Apalagi Dinsos memiliki struktur kerja hingga tingkat kelurahan/desa. Di Kecamatan ada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), ditingkat desa ada Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

Salah satu tugasnya yakni menginput data setiap bulan penerima PKH. Oleh karenanya, harus selalu dipesankan untuk menjalan amanah dengan baik. Sehingga sasaran penanganan kemiskinan dapat tepat sasaran. Dan, angka kemiskinan di Kutai Kartanegara menurun.

"Tugas khusus saya kepada Kadinsos dan jajarannya. Pastikan teman-teman Puskesos itu bekerja dengan data yang sesuai, dan dengan fakta yang ada," tutupnya.

[SUP | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram “Kaltimtoday.co”, caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.