Kaltimtoday.co, Tenggarong — Penanganan kemiskinan ekstrem menjadi atensi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Berbagai upaya dilakukan, salah satunya dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) pada Selasa (24/1/2023).

Pelaksanaan Rakor untuk mengevaluasi penanganan yang telah dilakukan sebelumnya. Serta langkah-langkah ke depan untuk memaksimalkan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Statistik, angka kemiskinan di Kutai Kartanegara mengalami penurunan. Tahun 2022, tercatat tingkat kemiskinan sebesar 7,96 persen. Tahun sebelumnya, di angka 7,99 persen.

Bupati Kukar, Edi Damansyah mengatakan, penanganannya tidak hanya dilakukan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) tetapi juga melibatkan badan statistik dan Kodim 0906/Kutai Kartanegara.

Dia juga telah berpesan, seluruh OPD untuk memastikan program kegiatannya mengarah pada indikator kemiskinan.

"Indikator kemiskinan ekstrem seperti rumah tidak layak huni, pendidikan, kesehatan dan ekonomi," kata Edi Damansyah.

Pelaksanaan survei, Pemkab Kukar akan berkolaborasi dengan badan statistik. Sehingga metode pengambilan datanya sama, karena Badan Statistik melakukan survei secara makro dan sampling. Sedangkan Pemkab Kukar berharap menggunakan mikro.

Ditambahkan Edi, dia mendapatkan data tingkat kemiskinan dari Pemerintah Pusat. Namun, ada sejumlah keraguan terhadap hasilnya. Sehingga dilakukan cross check untuk memastikan kembali.

"Karena masih ada beberapa yang meragukan makanya kami cross check lagi," tutupnya.

[SUP | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram “Kaltimtoday.co”, caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.