Advertorial

Indeks Kemiskinan Berau Diklaim Menurun, Gamalis Tekankan Arah Kebijakan yang Tepat Sasaran

Kaltim Today
18 November 2025 15:49
Indeks Kemiskinan Berau Diklaim Menurun, Gamalis Tekankan Arah Kebijakan yang Tepat Sasaran
Ilustrasi.

Kaltimtoday.co, Berau - Penurunan kemiskinan di Berau sejak 2021-2024, diklaim berada pada tren positif. Data itu dipaparkan dalam Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD), Selasa (18/11/2025).

Wakil Bupati, Gamalis menyampaikan, jika data tersebut akan sangat membantu pemerintah sebagai pedoman menyusun program penanggulangan kemiskinan sehingga lebih terarah dan berkelanjutan.

Dokumen yang dirampungkan hasil dari kerja sama pemerintah dengan akademisi tersebut, dilampirkan secara menyeluruh. Sehingga kebijakan termasuk tantangan ke depan harus menjadi catatan bagi Pemkab Berau.

"Dari data yang saya terima, target penurunan adalah 5 persen, tercapai 5,08 persen dari sebelumnya 6,3 persen, beberapa aspek diakui memang masih sedikit belum memenuhi target," katanya.

Sementara itu, berdasarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), diklaim juga berhasil turun drastis dari 0,95 ke 0,41. Sedang Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun menurun lebih tinggi yakni 0,20 menjadi 0,07. 

Penurunan tersebut, dipengaruhi oleh campur tangan berbagai pihak melalui tujuan program untuk mengentaskan kemiskinan. Seperti bantuan sosial, pemberdayaan kampung, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan juga didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar.

"Jadi tak hanya populasi warga dalam kategori miskin yang berkurang tetapi taraf hidup mereka juga semakin membaik," tegas Gamalis.

Tak langsung berpuas diri, Gamalis menyebut, jika data tersebut masih harus menjadi patokan untuk menghadapi garis kemiskinan. Mayoritas berada di wilayah pesisir dan pedalaman dengan angka kemiskinan paling rentan dihadapi oleh kalangan perempuan dan anak-anak.

Efektivitas belanja publik menurutnya harus ikut ditingkatkan guna lebih menurunkan angka kemiskinan. Diketahui, pada 2024 pengeluaran pemerintah yang dirancang untuk mengatasi kemiskinan sebesar Rp571 miliar atau 10,87 persen APBD, tapi elastisitas belanja sosial masih moderat di angka -0,18.

"Data yang akurat serta kebijakan berbasis wilayah, serta kolaborasi menjadi penguat agar kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Berau lebih terarah dengan harapan angka kemiskinan bisa semakin berkurang, ini adalah misi lintas generasi," tandasnya.

[MGN | ADV PEMKAB BERAU] 



Berita Lainnya