Kaltimtoday.co - Memasuki bulan Mei 2025, sejumlah program bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) dijadwalkan akan kembali disalurkan kepada masyarakat. Beberapa jenis bansos yang diprediksi cair bulan ini termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang bekerja sama dengan Kemendikbud.

1. Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap II

Penyaluran PKH tahap kedua yang mencakup periode April hingga Juni 2025 diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun hingga saat ini, Kemensos belum memberikan jadwal resmi pencairan bantuan tersebut.

Masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai penerima manfaat (KPM) PKH, bisa memeriksanya melalui laman resmi Kemensos:

Cara Cek Status Penerima Bansos Kemensos:

• Akses laman: https://cekbansos.kemensos.go.id
• Pilih data wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa)
• Masukkan nama lengkap sesuai KTP
• Isi kode captcha
• Klik tombol "Cari Data" untuk melihat hasilnya

Besaran Bantuan PKH yang Diterima Per Tahap:

• Ibu hamil/nifas: Rp750.000
• Anak usia dini (0–6 tahun): Rp750.000
• Lansia (65 tahun ke atas): Rp600.000
• Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
• Anak SD: Rp225.000
• Anak SMP: Rp375.000
• Anak SMA: Rp500.000

Total bantuan yang diterima dalam setahun bisa mencapai Rp900.000 hingga Rp3 juta, tergantung kategori penerima.

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

BPNT juga termasuk dalam program bansos yang dikelola oleh Kemensos. Bantuan ini disalurkan setiap bulan dalam bentuk saldo elektronik yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di e-warung terdaftar. Untuk bulan Mei 2025, pencairan BPNT juga dijadwalkan mengikuti agenda Kemensos.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

Walaupun tidak langsung dikelola oleh Kemensos, Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kemendikbud turut membantu masyarakat kurang mampu dalam membiayai pendidikan anak. Bantuan PIP menyasar siswa dari jenjang SD hingga SMA/SMK.

Rincian Bantuan PIP:

• SD: Rp450.000/tahun
• SMP: Rp750.000/tahun
• SMA/SMK: Rp1.000.000–Rp1.800.000/tahun

Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi pendidikan serta mengurangi angka putus sekolah di kalangan pelajar dari keluarga tidak mampu.

Meski pemerintah rutin menyalurkan bantuan, sejumlah masalah masih kerap ditemukan. Berdasarkan laporan Ombudsman RI, berikut beberapa hambatan utama dalam pelaksanaan bansos:

1. Distribusi mitra penyalur tidak merata, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal)
2. Proses pendaftaran yang kompleks dan memakan waktu lama akibat keterbatasan anggaran dan SDM
3. Kurangnya informasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan jenis bantuan
4. Unit pengaduan belum optimal, banyak masyarakat tidak mengetahui kemana harus melapor
5. Validitas Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) masih lemah, masih ditemukan data penerima yang sudah meninggal atau tidak memenuhi kriteria penerima bansos, termasuk PNS hingga pejabat desa 

[RWT]