Kaltimtoday.co, Berau - Aksi unjuk rasa digelar oleh Aliansi Berau Menggugat yang terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat di Gedung DPRD Berau, Senin (1/9/2025). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pembangunan daerah hingga isu nasional. 

Salah satu tuntutan utama adalah penolakan rencana pembangunan ruang baru di Gedung DPRD. Massa menilai, pembangunan tersebut tidak mendesak dibandingkan kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan tani, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan.

"Apa pentingnya itu hari ini? padahal masih banyak jalan tani, fasilitas-fasilitas pendidikan dan kesehatan di kampung-kampung yang belum terjamah perbaikan," tegasnya.

Tak hanya itu, aspirasi lain yang ikut disuarakan mengenai daerah adalah kesejahteraan pekerja lokal di berbagai sektor serta mendesak agar lebih tegas terhadap isu yang berkaitan dengan lingkungan.

Selain itu, sejumlah isu nasional juga turut disuarakan, di antaranya adalah menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), menghentikan sikap represif aparat, hingga mendesak presiden agar mencopot Kapolri, menolak pembungkaman pers, meningkatkan kesejahteraan guru, serta menolak pungutan di sektor pendidikan. Massa juga mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset dan penegakan supremasi sipil.

"Hari ini kami tidak mau mendengar suara DPRD, kami tidak mau statement mereka, kami hanya mau sebagai masyarakat Kabupaten Berau didengar," tambah Edwar.

Ketua DPRD yang berkesempatan menemui pengunjuk rasa berjanji akan memenuhi tuntutan yang diminta. Untuk langkah pastinya, mereka akan membahas melalui rapat gabungan.

"Kalau isu nasional tentu kami akan menyurat ke DPR RI agar tuntutan tersebut disimak dan ditindaklanjuti, sementara untuk di daerah kami menunggu dari teman-teman pendemo kapan mau melampirkan dokumennya dan membahasnya bersama di ruang rapat," tambahnya.

Aksi unjuk rasa berlangsung aman dan kondusif. Setelah menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri dengan tertib.

[RWT | ADV DPRD BERAU]