Nasional
Daftar 7 Tindak Pidana Sasaran UU Perampasan Aset yang Disahkan DPR, Termasuk Investasi Bodong
Kaltimtoday.co - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 pada Kamis (19/11/2026). Regulasi tersebut menetapkan tujuh kategori tindak pidana yang dapat menjadi dasar penerapan mekanisme perampasan aset, dengan korupsi sebagai fokus utamanya.
Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa cakupan tersebut merupakan hasil penyederhanaan bersama pemerintah. Dari semula 13 kriteria tindak pidana di luar korupsi yang dikaji, jumlahnya dipersempit menjadi enam kategori tambahan guna menjaga batas kewenangan yang jelas dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
Berikut rincian tujuh kategori tindak pidana yang masuk dalam cakupan UU Perampasan Aset:
1. Tindak pidana korupsi
Menjadi fokus utama regulasi untuk memperkuat penelusuran dan pengambilan kembali aset hasil korupsi guna mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara, tidak sekadar berorientasi pada penghukuman pelaku.
2. Tindak pidana narkotika dan psikotropika
Seluruh aset yang berkaitan dengan kejahatan peredaran maupun produksi narkotika dan psikotropika dapat menjadi objek perampasan sesuai ketentuan hukum.
3. Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme
Menjangkau aset maupun aliran dana yang digunakan untuk mendukung aktivitas terorisme sebagai langkah strategis memutus dukungan finansial jaringan teror.
4. Tindak pidana penyelundupan manusia
Aset yang terbukti berkaitan dengan kejahatan penyelundupan manusia dapat dirampas sebagai bagian dari perluasan pemulihan aset di luar perkara korupsi.
5. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya
Kejahatan yang berpotensi mengancam keamanan masyarakat luas ini turut menjadi sasaran mekanisme perampasan aset.
6. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
Aset yang berkaitan dengan kejahatan TPPO dapat disita dan dirampas guna memperkuat penegakan hukum sekaligus memulihkan hak-hak para korban perdagangan orang.
Penipuan dan/atau penggelapan dengan karakteristik tertentu Mencakup tindak pidana penipuan maupun penggelapan yang memanfaatkan sarana teknologi informasi dan berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat, seperti kasus investasi bodong, sehingga aset hasil kejahatan dapat dikembalikan untuk memulihkan kerugian para korban tanpa harus selalu masuk ke kas negara terlebih dahulu.
Habiburokhman menegaskan, perumusan ruang lingkup yang terukur ini mengakomodasi aspirasi masyarakat, khususnya para korban investasi palsu yang selama ini kesulitan memperoleh pengembalian dana. Dengan aturan baru tersebut, UU Perampasan Aset diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus memastikan pemulihan kerugian bagi negara maupun masyarakat korban kejahatan.
[RWT]
Related Posts
- Akademisi Umsura Ingatkan Risiko Tinggi Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo
- Lima Anggota BPD PAW Resmi Dilantik, Aulia Minta Segera Menyesuaikan Diri
- Komisi X DPR Minta Kemenpora Tak Boikot SEA Games 2027, Dorong Jalur Diplomasi dengan Malaysia
- BMKG Keluarkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 17–20 November 2026
- Bansos BPNT Tahap IV November 2026 Cair Rp600.000, Begini Cara Cek Nama dan Tarik Saldonya







