Kaltimtoday.co, Penajam - Dalam sidang paripurna DPRD Penajam Paser Utara (PPU) yang digelar pada Selasa (11/6/2024), Pj Bupati PPU Makmur Marbun menyampaikan nota penjelasan dan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD PPU terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Makmur Marbun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat pengelola keuangan daerah dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah kendali Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Ucapan terima kasih ini disampaikan sehubungan dengan pencapaian predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Kaltim.

“Opini WTP bukan suatu hasil yang membuat kita berpuas diri, tetapi bagaimana opini ini dapat dipertahankan dengan kerja sama para pengelola keuangan daerah, termasuk dukungan dan kerja sama unsur pimpinan serta anggota DPRD,” ujar Makmur Marbun.

Makmur Marbun juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk terus bekerja secara maksimal guna mempertahankan predikat Opini WTP untuk tahun-tahun berikutnya, sebagai implementasi dalam menjadikan PPU yang maju dan sejahtera.

Dalam pandangan fraksi-fraksi DPRD PPU terhadap nota penjelasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, sejumlah fraksi memberikan apresiasi dan dukungan kepada Pemda PPU. Salah satunya adalah Fraksi Golongan Karya (Golkar), yang melalui juru bicaranya Andi Iskandar Hamala, menyampaikan apresiasi terhadap capaian opini WTP yang diterima Pemda PPU.

“Partai Golkar berharap pembenahan pengelolaan keuangan harus lebih ditingkatkan sehingga prestasi Opini WTP dapat dipertahankan,” kata Andi Iskandar.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Thohiron. Ia memberikan apresiasi atas capaian Pemda PPU terkait pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dengan diperolehnya penghargaan Opini WTP dari BPK.

Thohiron juga menyoroti pentingnya perbaikan sejumlah jalan poros di wilayah PPU agar menjadi prioritas Pemda PPU. Selain itu, Thohiron menekankan peran Pemda PPU dalam sektor pendidikan, khususnya mengenai penerimaan siswa baru yang terkadang masih mengikuti aturan terdahulu seperti pertimbangan sistem zonasi. 

Ia juga berharap, Pemda PPU dapat memberikan perhatian lebih terhadap masalah ini agar proses penerimaan siswa baru dapat berjalan lebih baik dan merata.

[RWT | ADV DISKOMINFO PPU]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp