Oleh: Danang Kurniawan, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Samarinda

PERTANYAAN ini sering mengemuka dalam diskusi publik. Banyak yang mempertanyakan, bagaimana mungkin suatu lembaga atau instansi pemerintah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun masih ditemukan praktik korupsi di dalamnya? Persepsi ini perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai manfaat hasil audit BPK dan peran laporan keuangan dalam pemberantasan korupsi.

Memahami Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas pemerintah. Tujuannya adalah untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Laporan yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, serta memperkuat kepercayaan publik.

Tujuan utama penyusunan laporan keuangan pemerintah antara lain:

• Menyediakan Informasi Akurat dan Andal: Menyajikan data mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan belanja secara objektif.
• Mendukung Pengambilan Keputusan: Menjadi dasar bagi perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja.
• Mewujudkan Akuntabilitas Publik: Masyarakat dapat menilai penggunaan dana publik dan kinerja pemerintah.
• Memenuhi Kepatuhan terhadap Regulasi: Memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku.
• Meningkatkan Kepercayaan Publik: Transparansi yang ditunjukkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Laporan Keuangan sebagai Alat Pencegahan Korupsi

Laporan keuangan yang disusun dengan baik tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga instrumen penting dalam pencegahan korupsi. Dengan memberikan transparansi dan akuntabilitas, laporan ini memungkinkan publik dan auditor mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini.

Beberapa peran strategis laporan keuangan dalam pencegahan korupsi antara lain:

1. Transparansi

• Publikasi Terbuka: Masyarakat dapat mengakses dan menelaah penggunaan dana publik.
• Akses Informasi: Data terbuka memungkinkan pembandingan dan pengawasan.
• Pengawasan Publik: Keterbukaan informasi meningkatkan kontrol sosial.

2. Akuntabilitas

• Pertanggungjawaban Pejabat: Mendorong pejabat publik lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran.
• Penelusuran Transaksi: Memudahkan pelacakan aliran dana.
• Evaluasi Kinerja: Mengidentifikasi kelemahan dan mendorong perbaikan sistem.

3. Deteksi Dini Penyimpangan

• Audit Eksternal: Mengungkap ketidakwajaran atau pelanggaran hukum.
• Analisis Data: Menemukan pola transaksi mencurigakan.
• Sistem Peringatan Dini: Memberikan sinyal risiko sebelum menimbulkan kerugian besar.

4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

• Standar Akuntansi: Memastikan prosedur yang baku dan disiplin.
• Pemisahan Fungsi: Menghindari konflik kepentingan.
• Kualitas SDM: Meningkatkan kompetensi pengelola keuangan.

5. Kepercayaan Publik

• Reputasi Pemerintah: Kredibilitas pemerintah meningkat dengan tata kelola yang baik.
• Partisipasi Publik: Publik lebih terlibat dalam pengawasan.
• Dukungan Terhadap Reformasi: Kepercayaan menjadi fondasi pemberantasan korupsi.

Opini BPK dan Realitas Korupsi

Opini WTP dari BPK adalah tanda bahwa laporan keuangan entitas pemerintah telah disusun sesuai standar akuntansi dan tidak mengandung kesalahan material. Namun, penting dicatat bahwa WTP bukanlah sertifikat bebas korupsi.

Audit BPK fokus pada kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan pada tindak pidana korupsi secara spesifik. Korupsi dapat saja tersembunyi dalam proses pengadaan barang dan jasa, mark-up anggaran, atau gratifikasi, yang tidak serta-merta tampak dalam laporan keuangan.

Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan

Korupsi tidak hanya soal teknis keuangan, tetapi juga menyangkut sistem, budaya, dan kesempatan. Oleh karena itu, pencegahan korupsi memerlukan pendekatan menyeluruh: penguatan pengendalian internal, transparansi anggaran, penegakan hukum yang tegas, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

Pendidikan antikorupsi juga krusial untuk membentuk kesadaran publik mengenai bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan negara.

Penutup

Opini WTP dari BPK memang menunjukkan adanya tata kelola keuangan yang baik, tetapi tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan dalam memberantas korupsi. Pencegahan korupsi harus menjadi upaya kolektif yang melibatkan semua pihak, dari pemerintah pusat hingga masyarakat akar rumput. Laporan keuangan yang transparan hanyalah satu bagian dari sistem integritas yang harus dibangun dan dijaga bersama. (*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co