Kaltimtoday.co, Berau - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Berau menyampaikan pandangan akhir terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna. Melalui anggotanya di Komisi I, Thamrin, PKS mengapresiasi sejumlah capaian kinerja pemerintah daerah yang dinilai tetap berjalan optimal di tengah tekanan fiskal.

Pemerintah Kabupaten Berau dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Komitmen ini dibuktikan lewat penyajian dokumen pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan transparan.

Dari sisi neraca daerah, nilai stabilitas pengelolaan aset Pemkab Berau berhasil mencatatkan angka Rp14,9 triliun. Capaian ini menunjukkan kuatnya fondasi keuangan daerah dalam menjaga dan menginventarisasi kekayaan milik pemerintah.

“Fraksi PKS mengapresiasi langkah bijak pemerintah daerah yang tidak menaikkan tarif pajak maupun retribusi daerah demi menjaga daya beli masyarakat dan iklim investasi internal proyeksi penyesuaian fiskal,” ujar Thamrin saat memaparkan pandangan fraksi, Senin (20/7/2026).

PKS menekankan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis penghasil dapat lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penggalian potensi baru ini harus dioptimalkan tanpa harus membebani perekonomian masyarakat kecil.

Selain itu, mewakili fraksi, Thamrin juga menyayangkan masih terdapat SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2025 sebesar Rp272,64 miliar. Mencegah hal ini tidak terjadi kembali di 2026, maka pemda diminta untuk melakukan perencanaan kegiatan dan lelang proyek dengan cekatan tanpa menabrak aturan yang ada.

“Agar daya serap anggaran lebih maksimal sehingga perputaran roda ekonomi di masyarakat dapat bergerak lebih cepat,” tambahnya.

Selain dalam pengelolaan anggaran dan pembiayaan pengerjaan, fraksi ini juga menyoroti mengenai isu lain, seperti pengelolaan lingkungan dan kebersihan yang diakui sejalan dengan meningkatnya kawasan perkotaan dan pariwisata.

Serta, perlindungan kesejahteraan ASN terhadap ASN P3K. Kepala daerah didesak untuk tetap melakukan penyesuaian anggaran serta kebijakan evaluasi agar tidak memberatkan hak-hak dasar pegawai ASN maupun P3K termasuk tunjangan penghasilan.

Terkait pelayanan publik, pemerintah diminta untuk memperhatikan sektor penting seperti kesehatan dan pendidikan yang merata. Saran yang diberi adalah, dengan penempatan formasi di daerah pedalaman, pesisir.

“Dengan begitu para ASN yang mengabdi dapat dipertahankan pengabdiannya di wilayah dalam kurun waktu yang memadai, memenuhi kebutuhan medis dan di kampung agar kualitas pelayanan masyarakat wilayah tersebut bisa memadai,” jelasnya.

Fraksi ini meyakini, jika seluruh catatan tersebut dapat dijalankan dengan baik maka, tantangan fiskal ke depan dengan berbagai dinamika yang ada dapat dilalui bersama dengan terciptanya kolaborasi lintas sektor serta masyarakat.

[MGN | ADV DPRD BERAU]