Kaltimtoday.co, Balikpapan - DPRD Balikpapan menyayangkan belum adanya kejelasan presentase keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek besar di Balikpapan.

Padahal, saat ini ada proyek strategis yang sedang berjalan seperti perluasan kilang Pertamina yang tentunya memerlukan tenaga kerja hingga ribuan orang.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Doris Eko Rian Desyanto mengatakan, pihaknya telah meminta data kepada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Balikpapan, terkait jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaan yang ada di Balikpapan. Namun hingga saat ini belum diberikan. 

"Jadi hingga saat ini kami belum menerima secara detail berapa jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaan yang ada di Balikpapan," kata Doris kepada wartawan, usai melakukan RDP bersama dengan Disnaker Balikpapan di gedung parlemen, Selasa (11/4/2023).

Menurutnya, hal ini dilakukan agar DPRD Balikpapan, khususnya Komisi IV mengetahui berapa jumlah tenaga kerja lokal yang terserap di perusahaan yang ada di Balikpapan. Sehingga nantinya warga Balikpapan yang belum bekerja, bisa bekerja.

Berdasarkan informasi yang didapat dari pihak Disnaker, perusahaan yang ada di Balikpapan belum melaporkan secara online. Pihaknya telah meminta sejak November 2022, dari pihak Disnaker juga telah meminta, namun tidak dikasih oleh perusahaan hingga saat ini.

Padahal, lanjut Doris, di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18/2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan, ada sanksi yakni pidana tiga bulan dan denda kurang lebih Rp 1 juta.

"Jadi penyerapan tenaga kerja lokal belum terserap secara maksimal, seharusnya terserap 30 persen di Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan," pungkasnya.

[RWT | ADV DPRD BALIKPAPAN]