Kaltimtoday.co - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membuka secara transparan data perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menyoroti temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Greenpeace Indonesia yang mengungkapkan adanya 52 perusahaan terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura yang terindikasi berkaitan dengan titik kebakaran di Tanah Air.

“Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data, ada 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura terkait karhutla di Indonesia. Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah,” ujar Alex saat dihubungi, Jumat (16/10/2026).

Menurut Alex, keterbukaan informasi dan penindakan hukum yang akuntabel sangat penting agar persoalan kabut asap tidak terus-menerus menjadi pemicu aksi saling tuding antarnegara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Tagih Aksi Nyata 'Terorisme Ekologi'

Lebih lanjut, Alex menagih komitmen tegas pemerintah terkait istilah “terorisme ekologi” yang sempat disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas pada 16 September 2026 lalu. Menurutnya, retorika dan jargon tegas harus diwujudkan dalam bentuk sanksi hukum nyata terhadap korporasi yang terbukti lalai maupun sengaja membakar lahan. 

“Kita tidak boleh terjebak dengan jargon. Harus ada aksi nyata dan konkret dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tegasnya. 

Alex menambahkan, dampak paparan kabut asap yang melintas batas telah memicu reaksi negatif dari masyarakat di negara tetangga. Hal ini dinilai merugikan citra diplomasi Indonesia di tingkat regional.

“Terlebih, Negeri Jiran sudah mengolok-olok dengan ‘meme jerebu’ terkait kasus karhutla kita ini. Mungkin karena sudah kesal dengan kabut asap yang ikut mereka rasakan imbasnya,” pungkas Alex, seraya mendesak penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap seluruh entitas bisnis yang melanggar.

[RWT]