Kaltimtoday.co, Berau - Pasca mengetahui kondisi dan situasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lapangan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Berau bergerak cepat dengan menggelar rapat koordinasi (rakor).

Rakor yang secara khusus membahas penanganan karhutla di Kabupaten Berau itu melibatkan sejumlah instansi lintas sektor, termasuk perusahaan yang beroperasi di sekitar Bumi Batiwakkal.

Rakor berlangsung di Ruang Rapat Sangalaki, Kantor Bupati Berau, Selasa (18/8/2026) malam. Pertemuan tersebut dipimpin langsung Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.

Pada hari yang sama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau mencatat Berau menjadi daerah dengan titik panas terbanyak di Kalimantan Timur. Dari 10 kabupaten/kota yang dipantau, tercatat 166 titik panas berada di Berau.

Sementara itu, luas lahan yang terbakar hingga kini mencapai 118 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 83 hektare telah terdata, sedangkan 35 hektare lainnya masih dalam proses pendataan dan belum tercatat secara pasti.

Kepala Pelaksana BPBD Berau, Masyhadi Muhdi, mengatakan pihaknya telah membagi wilayah penanganan karhutla ke dalam lima zona.

“Zona 1 meliputi Gunung Tabur-Tanjung Batu, zona 2 Teluk Bayur-Kelay, zona 3 Labanan-Segah, zona 4 Tanjung Redeb-Tabalar, dan zona 5 Biatan hingga Biduk-Biduk,” ujarnya.

Masyhadi menyebut terdapat sejumlah kendala yang dihadapi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Karhutla di lapangan.

Di antaranya, lokasi titik api yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan personel, sulitnya mendapatkan sumber air, kejadian karhutla yang berlangsung bersamaan di sejumlah lokasi, serta keterbatasan bahan bakar minyak untuk mendukung operasi pemadaman.

Selain persoalan tersebut, dukungan dari sektor swasta juga dinilai masih perlu diperkuat, baik dalam bentuk sarana, personel maupun logistik.

“Adapun kurangnya support sarana, personel maupun logistik dari sektor swasta. Faktor lainnya yang tak kalah penting adalah keterlibatan dan kesadaran masyarakat yang masih kurang mengenai bahayanya membuka lahan dengan cara dibakar,” jelas Masyhadi.

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas meminta perusahaan yang beroperasi di wilayah Berau lebih peka terhadap situasi karhutla yang saat ini terjadi.

Menurutnya, tujuh faktor kendala yang telah dipetakan BPBD perlu mendapat perhatian dan dukungan maksimal dari pihak perusahaan.

Terlebih, pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.

“Sehingga butuh dibuat semacam kesepakatan untuk bisa membantu kami menanggulangi kebakaran hutan yang cukup rentan terjadi di Kabupaten Berau saat ini,” tegasnya.

Sri Juniarsih menilai kapasitas pemerintah daerah saat ini belum memadai untuk menangani karhutla yang dapat terjadi secara bersamaan di berbagai wilayah.

Satgas Penanganan Karhutla Berau saat ini didukung 163 personel dengan 52 unit armada. Jumlah tersebut dinilai masih jauh dari ideal untuk menjangkau lima zona penanganan yang telah dipetakan BPBD.

“Kalau dengan keadaan yang ada saat ini, itu tidak mencukupi untuk menangani musibah karhutla yang kadang terjadi dalam waktu yang bersamaan,” tandasnya.

Kondisi tersebut sekaligus menempatkan perusahaan yang beroperasi di Berau pada posisi strategis dalam memperkuat upaya pemerintah daerah.

Dukungan sumber daya, personel, sarana, dan logistik dari sektor swasta menjadi semakin penting ketika luas wilayah penanganan karhutla berhadapan dengan keterbatasan sumber daya pemerintah.

[MGN | ADV PEMKAB BERAU]