Kaltimtoday.co, Tenggarong - Dugaan penyimpangan dalam tawaran kerja sama  proyek yang menyeret seorang pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kutai Kartanegara (Disdamkarmatan Kukar), dilaporkan ke Inspektorat Kukar. Seorang warga mengaku, mengalami kerugian setelah menyerahkan uang hingga Rp160 juta, saat mendapat tawaran kerja sama tersebut, namun tak kunjung terealisasi.

Pengaduan tersebut disampaikan melalui kuasa hukum dari Nusantara Law Office, Hilarius Onesimus Moan Jong, yang mendatangi Kantor Inspektorat Kukar, Senin (9/11/2026). 

Laporan itu ditujukan kepada seorang pegawai berinisial HN yang bertugas di Disdamkarmatan Kukar.

Hilarius mengungkapkan, persoalan ini bermula pada Juni 2025. Saat itu, HN menawarkan kerja sama pengadaan mesin gergaji (chainsaw) dengan nilai pagu anggaran Rp134 juta. Kliennya yang tertarik dengan tawaran tersebut kemudian menyerahkan uang sebesar Rp40,1 juta.

Namun, pekerjaan pengadaan chainsaw itu disebut batal dengan alasan adanya efisiensi anggaran. HN kemudian menawarkan pekerjaan lain berupa pemeliharaan peralatan dan kembali meminta tambahan dana.

Dari rangkaian tawaran tersebut, kliennya akhirnya menyerahkan uang dengan total mencapai Rp160 juta. Dalam kesepakatan yang disampaikan, uang tersebut dijanjikan dapat dikembalikan sebesar Rp294,66 juta.

"Namun sampai hari ini proyek tersebut tidak direalisasikan dan juga dana klien kami pun tidak dikembalikan," kata Hilarius.

Pihaknya mengaku telah berupaya meminta kejelasan melalui somasi yang dilayangkan pada 25 Maret 2026. Akan tetapi, somasi tersebut tidak menghasilkan kepastian maupun jawaban yang memuaskan bagi kliennya.

Karena itu, mereka memilih membawa persoalan tersebut ke Inspektorat Kukar untuk ditindaklanjuti, terutama menyangkut dugaan pelanggaran disiplin ASN maupun kemungkinan penyimpangan administrasi.

Hilarius berharap, Inspektorat dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran hukum, ia meminta agar persoalan tersebut diteruskan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

"Kami mengharapkan Inspektorat memeriksa terlebih dahulu. Apabila terdapat pelanggaran disiplin ASN atau penyimpangan administrasi, dan juga ditemukan adanya pelanggaran hukum, kami minta direkomendasikan ke aparat penegak hukum yang berwenang," tegasnya.

Ia memastikan pengaduan tersebut telah diterima dan diregistrasi Inspektorat Kukar. Pihaknya juga mendapat informasi bahwa instansi tersebut akan memanggil HN untuk dimintai klarifikasi.

“Alhamdulillah tadi sudah diregistrasi, diterima pengaduan kita dan inspektorat akan memanggil melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Disdamkarmatan Kukar, Fida Hurasani, membenarkan HN merupakan staf di instansinya. Namun, ia membantah informasi yang menyebut HN menjabat sebagai wakil bendahara Disdamkar Kukar.

"Tidak ada wakil Bendahara Disdamkarmatan, itu hanya staf biasa," ucap Afe sapaan akrabnya.

Dirinya menghormati proses yang berjalan dan menyerahkan persoalan tersebut sesuai ketentuan hukum. Ia juga menegaskan, secara administrasi tidak ada persoalan dalam kegiatan Disdamkar Kukar pada 2025.

"Di 2025 kemarin tidak ada kegiatan, secara administrasi Disdamkar tertib saja tidak ada masalah, itu masalah personal saja," sebutnya.

Terpisah, Plt Kepala Inspektorat Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengaku belum mengetahui secara pasti substansi pengaduan tersebut. Ia akan terlebih dahulu meminta keterangan dari tim yang menangani laporan itu.

"Nanti saya coba konfirmasi dulu kepada teman-teman yang menangani. Saya akan tanyakan lebih lanjut terkait hal tersebut. Untuk saat ini, saya juga belum mengetahui secara pasti," tutupnya.

[RWT]