Kaltimtoday.co, Samarinda - Belum lama ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Kaltim sebagai satu dari 5 provinsi dengan nilai indeks inovasi terendah se-Indonesia. Disebut sebagai provinsi yang masuk kategori kurang inovatif hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah 2020. Hal tersebut dipicu beberapa faktor. Salah satunya dipicu oleh pemerintah daerah yang kurang maksimal melaporkan inovasi.

Hal itu pun menuai tanggapan dari anggota DPRD Kaltim, Syafruddin atau Udin. Pada kesempatan rapat paripurna ke-19 yang berlangsung pada Senin (21/6/2021), Udin menegaskan bahwa Gubernur Kaltim, Isran Noor harus segera mengganti kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab terhadap rendahnya peringkat Kaltim dalam hal inovasi.

"Karena kita tahu semua bahwa Kaltim inovasinya sangat luar biasa. Tapi kok kita mendapat peringkat 4 ke bawah? Kalah dengan Kaltara. Kami minta diganti itu kepala OPD yang bertanggung jawab," ungkap Udin.

Dikonfirmasi lebih lanjut, Udin menyampaikan bahwa indikator dari rendahnya Kaltim terhadap inovasi masih terkesan mengawang-awang. Sehingga perlu ada komunikasi antara Pemprov dan Kemendagri untuk membahas apa yang menjadi indikator inovasi kerja tersebut.

"Tapi itu menjadi bahan evaluasi kita semua agar gubernur dalam menempatkan orang-orang yang benar dan berkualifikasi di OPD. Serta memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidangnya," tambah politisi dari Fraksi PKB itu.

Udin mengaku bahwa, inovasi sulit terukur untuk hari ini. Salah satunya karena faktor Covid-19. Semua serba terbatas dan dibatasi. Sehingga agak sulit untuk menilai ukuran kinerja Pemprov dalam hal inovasi.

"Jadi memang agak terlalu terburu-buru kalau dikatakan Kaltim itu miskin atau tertinggal dalam inovasi. Tapi ini sebagai pengingat untuk Pemprov agar menempatkan orang di OPD harus punya kompetensi dan kemampuan," beber Udin.

Sementara itu, Isran Noor memberi tanggapannya. Dia sendiri ingin mengetahui kriteria inovatif yang spesifik itu bagaimana. Jika diterjemahkan sebagai penemuan sebuah teknologi, hampir seluruhnya tak ada yang menemukan inovasi.

"Kalau dari segi penghargaan-penghargaan yang diterima Kaltim, cukup saja. Apakah ada korelasi antara penghargaan dan inovasi? Kalau misalnya ada, ini disebut inovasi. Tidak ada di seluruh daerah di luar Kaltim yang melakukan Beasiswa Kaltim Tuntas. Kalau itu disebut inovasi, ya termasuk," pungkas Isran.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]