Kaltimtoday.co, Tenggarong — Sebanyak 12 pengajuan rancangan peraturan daerah (Raperda) di luar program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) 2023 mendapat persetujuan dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar).

Ketua Bapemperda DPRD Kukar, Ahmad Yani menjelaskan, pengusulan Raperda sangat diperlukan sebagai instrumen perencanaan pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

"Pengajuan rancangan peraturan daerah di luar Propemperda karena adanya urgensi atau suatu rancangan Perda," kata Ahmad Yani sesuai sidang paripurna pada Senin (16/1/2023).

Raperda yang diusulkan yakni penyelenggaraan perpustakaan, penyelenggaraan kearsipan, penyelenggaraan perparkiran,  perlindungan produk lokal.

Kemudian tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengaturan perlindungan pemberdayaan masyarakat hukum adat, perubahan Perda Nomor 5/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, Raperda rencana tata ruang wilayah tahun 2021- 2041, perlindungan petani dan nelayan, ruang terbuka hijau. Rencana pengembangan industri, dan terakhir tentang rencana penanggulangan bencana daerah tahun 2022-2026.

Sedangkan Raperda perubahan Perda Nomor 12/2015 tentang penyelenggaraan transportasi dan Perda Nomor 9/2008 tentang pengelolaan zakat Kukar. Beberapa Reperda tersebut akan dibahas lebih lanjut, karena masih menjadi catatan.

“Dua Raperda diharapkan bisa masuk Dalam Propemperda, karena itu sangat penting," tutupnya.

[SUP | RWT] 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.