Kaltimtoday.co, Tenggarong - Upaya Polres Kutai Kartanegara dalam meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi diapresiasi oleh berbagai pihak, termasuk legislatif daerah. Peluncuran aplikasi Pantau BPKB Etam pada Jumat malam (4/7/2025) di Taman Pedestrian Tanjong Tenggarong dinilai sebagai langkah maju dalam menjawab tantangan pelayanan administrasi kendaraan di wilayah yang sangat luas seperti Kutai Kartanegara (Kukar).

Kabupaten Kukar memiliki luas wilayah sekitar 27 ribu kilometer persegi, dengan sebaran penduduk di berbagai kecamatan terpencil. Dalam kondisi tersebut, akses langsung ke layanan kepolisian seperti pengurusan BPKB tentu menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat di wilayah pelosok.

Melalui aplikasi Pantau BPKB Etam, masyarakat kini dapat memantau proses penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) secara daring tanpa harus datang ke kantor polisi. Layanan ini bisa diakses kapan saja melalui situs resmi Satlantas Polres Kukar di www.satlantaskukar.net.

Wakil Ketua III DPRD Kukar, Aini Faridah, menyampaikan apresiasinya terhadap inovasi ini. Ia menyebut layanan digital tersebut sangat membantu warga, terutama yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan di Tenggarong.

“Alhamdulillah, adanya ini memudahkan pelayanan masyarakat yang jauh dari Tenggarong. Kukar ini sangat luas, jadi yang jauh tidak perlu jauh lagi. Cukup pantau dari jauh, kalau sudah jadi silakan ambil,” ujar Aini.

Namun Aini juga mengingatkan agar inovasi ini tidak berhenti di seremoni peluncuran semata. Menurutnya, pemerintah dan kepolisian harus memastikan layanan ini benar-benar digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“Harapannya, aplikasi ini tidak sekadar seremonial, tapi benar-benar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kukar,” tegasnya.

Acara launching malam itu turut dihadiri Wakapolres Kukar AKBP Dody Surya Putra, perwakilan Kepala Perangkat Daerah Pemkab Kukar, para camat, lurah, kepala desa, serta stakeholder terkait. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menjadi simbol dukungan lintas sektor terhadap digitalisasi layanan publik.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]