Kaltimtoday.co, Penajam – Tak kurang dari 350 orang dari Ikatan Guru Honor Penajam Paser Utara (IGHPPU) menggelar aksi damai di depan kantor DPRD PPU, Kamis (3/2/2022).

Tuntutan utama pada aksi kali ini adalah meminta kejelasan gaji guru honorer SD dan SMP yang belum dibayarkan selama dua bulan, yakni November dan Desember 2021. Aksi itu dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Poin utama tuntutan hari ini adalah meminta kejelasan gaji yang belum dibayar bulan November dan Desember 2021. Tadi kami sudah RDP hadir BKAD yang memberi kepastian bahwa gaji paling lambat akan dibayarkan 28 Februari 2022,” terang Dian Asmarani, koordinator aksi.

Perihal kabar adanya revisi gaji guru honorer, pihaknya menerima jika itu harus dilakukan oleh Pemkab PPU. Hal tersebut sebagai bentuk kooperatif para guru honorer terhadap keputusan pemerintah.

Baca Juga: Guru SDN 4 Baito Ajukan Eksepsi atas Dakwaan Penganiayaan Anak Polisi

 

Baca Juga: Dokter di Bangladesh Gelar Mogok Tanpa Batas, Picu Krisis Layanan Kesehatan Nasional

Baca Juga: Kisah Guru Honorer DKI Jakarta Terdampak Cleansing, Hadapi Masa Sulit Tanpa Penghasilan Tetap

Baca Juga: Duduki Posisi Komisaris MIND ID, Intip Profil Grace Natalie dan Gaji Fantastisnya

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Berapa Gaji Pantarlih di Pilkada 2024? Intip Nominal dan Tanggung Jawabnya

Baca Juga: Bikin Gaduh Soal Potongan 3% Upah Pekerja, Ternyata Segini Gaji Komite Tapera

Baca Juga: Gaji Pekerja Kena Potongan 3%, Kapan Iuran Tapera Berlaku?

Baca Juga: Gak Hanya Tapera, Gaji Pekerja Juga Kena 5 Potongan Lainnya! Ini Daftarnya

Baca Juga: Gelar Aksi di Kantor ATR/BPN PPU, Masyarakat Akhirnya Lakukan Mediasi dan Taken Poin Kesepakatan

Baca Juga: Ratusan Warga Gelar Aksi di Kantor ATR/BPN PPU, Tuntut Keadilan dan Kejelasan Lahan di Tengah Proyek IKN

Baca Juga: Cair Bulan Depan! Cek Nominal Gaji ke-13 PNS 2024

Baca Juga: Berapa Gaji Panwaslu di Pilkada 2024? Segini Nominalnya

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Daftar Gaji PPK, PPS, dan KPPS di Pilkada 2024

“Kami itu terima jika ada skema perubahan, namun tetap mempertimbangkan situasi saat ini dan kebutuhan hidup, itu telah kami sampaikan agar tidak terjadi selisih dan iri-irian karena selama 2021 yang kami terima kan merata,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Muhajir memastikan proses administrasi pembayaran tunggakan gaji itu telah dilakukan secara simultan. Anggaran yang perlu disediakan untuk membayar dua bulan gaji tertunggak adalah sebesar Rp240 Milliar.

“Apa yang menjadi tuntutan dari teman-teman secara simultan sudah kami lakukan proses administrasinya," jelas Muhajir.

Dia mengungkapkan, poinnya sudah disampaikan. Sejak Pj Sekda dilantik, pihaknya langsung maraton mengurus administrasinya dan mulai rapat bagaimana gaji honorer dua bulan bisa terbayarkan.

“Kami secara simultan rapat dengan bagian hukum, dinas terkait, termasuk BKPSDM. Dua bulan itu sebesar Rp 24 milliar karena sebulan Rp 12 Milliar, itu diambilkan dari anggaran 2022 ini. Jadi sambil melakukan penyesuaian untuk 2022, drafnya masih disusun,” tutupnya.

[ALF | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.