Kaltimtoday.co, Penajam – Tak kurang dari 350 orang dari Ikatan Guru Honor Penajam Paser Utara (IGHPPU) menggelar aksi damai di depan kantor DPRD PPU, Kamis (3/2/2022).

Tuntutan utama pada aksi kali ini adalah meminta kejelasan gaji guru honorer SD dan SMP yang belum dibayarkan selama dua bulan, yakni November dan Desember 2021. Aksi itu dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Poin utama tuntutan hari ini adalah meminta kejelasan gaji yang belum dibayar bulan November dan Desember 2021. Tadi kami sudah RDP hadir BKAD yang memberi kepastian bahwa gaji paling lambat akan dibayarkan 28 Februari 2022,” terang Dian Asmarani, koordinator aksi.

Perihal kabar adanya revisi gaji guru honorer, pihaknya menerima jika itu harus dilakukan oleh Pemkab PPU. Hal tersebut sebagai bentuk kooperatif para guru honorer terhadap keputusan pemerintah.

Baca Juga: From France to Albania, social unrest is setting Europe's streets ablaze

 

Baca Juga: Kalteng Darurat Karhutla dan Asap, Aliansi Masyarakat Gelar Demo di Kantor Gubernur

Baca Juga: Balai Kota Bersejarah Limoges Berusia 140 Tahun Musnah Dibakar Massa Kerusuhan di Prancis

Baca Juga: Kerusuhan Buntut Protes Biaya Hidup Meluas, Emmanuel Macron Buka Opsi Larang Demonstrasi di Prancis  

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Pemkot Samarinda Siapkan Skema Baru Distribusi BBM Bersubsidi untuk Truk

Baca Juga: Rekening Donasi Aksi Warga Pati Diblokir, Bank Mandiri Buka Suara dan Minta Maaf

Baca Juga: Isu Gaji Manajer Kopdes Rp10 Juta, Menkeu Sebut Masih Bahas Acuan UMP

Baca Juga: Kesenjangan Kemampuan Fiskal Daerah, Mendagri Tito Ungkap 39 Daerah Kesulitan Gaji PPPK

Baca Juga: Prabowo: Saya Tahu Siapa yang Bayar Demo, Ada Mahasiswa Dibayar Rp 200 Ribu

Baca Juga: Tinggal Advice dari Kejaksaan, Komisi IV DPRD Kukar Minta Pekan Depan Insentif Guru Non ASN Terbayarkan

Baca Juga: Pencairan Insentif 3.000 Guru Honorer di Kukar Terhambat, Ini Penjelasan Disdikbud

Baca Juga: Perusahaan Tak Patuhi UMSK, DPRD Kukar Minta Pemkab Evaluasi

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Amnesty International Kecam Kekerasan Aparat dan Intimidasi Jurnalis di Demo Kaltim

“Kami itu terima jika ada skema perubahan, namun tetap mempertimbangkan situasi saat ini dan kebutuhan hidup, itu telah kami sampaikan agar tidak terjadi selisih dan iri-irian karena selama 2021 yang kami terima kan merata,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Muhajir memastikan proses administrasi pembayaran tunggakan gaji itu telah dilakukan secara simultan. Anggaran yang perlu disediakan untuk membayar dua bulan gaji tertunggak adalah sebesar Rp240 Milliar.

“Apa yang menjadi tuntutan dari teman-teman secara simultan sudah kami lakukan proses administrasinya," jelas Muhajir.

Dia mengungkapkan, poinnya sudah disampaikan. Sejak Pj Sekda dilantik, pihaknya langsung maraton mengurus administrasinya dan mulai rapat bagaimana gaji honorer dua bulan bisa terbayarkan.

“Kami secara simultan rapat dengan bagian hukum, dinas terkait, termasuk BKPSDM. Dua bulan itu sebesar Rp 24 milliar karena sebulan Rp 12 Milliar, itu diambilkan dari anggaran 2022 ini. Jadi sambil melakukan penyesuaian untuk 2022, drafnya masih disusun,” tutupnya.

[ALF | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.