Daerah

Disnakertrans Kaltim Sebut UMP Kaltim 2027 Naik 7,55 Persen, Tembus Rp4.046.360

Defrico Alfan Saputra — Kaltim Today 20 November 2026 13:22
Disnakertrans Kaltim Sebut UMP Kaltim 2027 Naik 7,55 Persen, Tembus Rp4.046.360
Grafik Kenaikan UMP Kaltim 2027. (Istimewa)

Kaltimtoday.co, Samarinda - Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2027 mengalami kenaikan sebesar 7,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari semula Rp3.762.431 pada 2026, kini UMP Kaltim ditetapkan menjadi Rp4.046.360 atau bertambah Rp283.929.

Kepala Seksi PPHI Disnakertrans Kaltim, Ariansyah menyampaikan bahwa pihak sudah menggelar rapat dewan pengupahan Provinsi Kaltim dalam rangka penetapan UMP 2027 pada Kamis kemarin, 19 November 2026.

Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur menyepakati penyesuaian Upah Minimum Provinsi Tahun 2027 menggunakan perhitungan Upah Minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan Pasal 139 ayat (4) yaitu menggunakan persentase Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tahun 2026 sebesar 67% (enam puluh tujuh persen) dari Rp.6.039.344,- (enam juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

Hasil penghitungan penyesuaian sebagaimana disebut angka 4 (empat) adalah sebesar Rp. 4.046.360 (empat juta empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau naik sebesar 7.55 % (tujuh koma nol dua persen) dari Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

"UMP Kalimantan Timur tahun 2027 mengalami kenaikan sebesar Rp283.929 atau 7,55 persen dibandingkan UMP tahun 2026," sebutnya pada Jum'at (20/11/2026).

Lebih lanjut, Ariansyah menyebut penetapan UMP juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK), yang nantinya dapat ditetapkan lebih tinggi dibandingkan UMP.

Terkait pengawasan penerapan UMP 2027, Ariansyah menegaskan perusahaan yang membayar upah di bawah ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai regulasi ketenagakerjaan.

Lalu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 juga mempertegas sanksi bagi pemberi kerja yang tidak membayarkan upah atau membayar di bawah ketentuan, termasuk ancaman pidana denda maupun kurungan.

"Nantinya, pegawai pengawas ketenagakerjaan selaku penegak hukum ketenagakerjaan juga pasti akan menjalankan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026," tutupnya.

Sebagai informasi, penetapan UMP 2027 melalui berita acara sebelumnya yakni sebesar Rp. 4.046.360 (empat juta empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah), rencananya mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027.

[RWT]



Berita Lainnya